Sinergi Eksekutif dan Legislatif Menguat, LKPJ Bupati Sukabumi 2025 Dibahas dalam Rapat Kerja

Date:

Bisnisnews.net || Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama DPRD menggelar rapat kerja dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Selasa (7/4/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi dalam suasana yang tertib dan penuh semangat kolaborasi. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD, Budi Azhar Mutawali, dan dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, beserta jajaran perangkat daerah.

Dalam kesempatan itu, Ade Suryaman menyampaikan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD sebagai wakil masyarakat. Dokumen tersebut memuat berbagai capaian pembangunan serta kinerja pelayanan publik selama tahun 2025.

“Melalui LKPJ ini, kami menyampaikan hasil pelaksanaan program pembangunan, peningkatan layanan publik, hingga berbagai upaya dalam mendorong kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, laporan tersebut mencakup sejumlah sektor prioritas, di antaranya pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan, serta pelaksanaan program sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Tak hanya sebagai penyampaian laporan, forum ini juga menjadi ruang strategis bagi DPRD untuk memberikan saran dan rekomendasi. Menurut Ade, hal tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah ke depan.

“Masukan dari DPRD menjadi bahan evaluasi yang konstruktif. Ini mencerminkan mekanisme check and balance yang berjalan dengan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjaga guna mendukung efektivitas pembangunan daerah.

“Kami yakin, dengan sinergi yang kuat, pembangunan di Kabupaten Sukabumi akan semakin optimal dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Rapat kerja ini turut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta sejumlah kepala perangkat daerah, di antaranya Inspektorat, Bapenda, BPKAD, dan para kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.***

Editor : M. Nabil

(IFU)

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Membaca Ulang Gerakan Reformasi 98: Ketika Kekuasaan Orde Baru Kehilangan “Rasa Malunya”

Oleh: BENNY RHAMDANI/ Ketua Umum Barikade-98Bisnisnews.net - Ada kekeliruan...

SMSI dan ABPEDNAS Bahas Sinergi Nasional untuk Perkuat Tata Kelola Desa

Bisnisnews.net – Pengurus Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)...

H. Dede Ola: Hari Nelayan Nasional Momentum Perkuat Solidaritas dan Ekonomi Pesisir

Bisnisnews.net – Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten...

Prabowo Wajibkan Seluruh Ekspor SDA Lewat BUMN, Janjikan Dongkrak Kesejahteraan Rakyat

Bisnisnews.net - Pemerintah resmi mengambil alih kendali penuh atas...