Bisnisnews.net – Presiden Prabowo Subianto meresmikan pelaksanaan mandatori Biodiesel B50 di SPBU Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Kamis (9/7). Peresmian tersebut menjadi tonggak baru bagi sektor energi nasional, karena Indonesia tercatat sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan kewajiban penggunaan Biodiesel B50 secara nasional.
Kebijakan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak berupa Minyak Solar sebesar 50 persen dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pencapaian tersebut merupakan langkah bersejarah dalam upaya memperkuat ketahanan energi Indonesia.
“Dengan peluncuran ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory Biodiesel B50,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, keberhasilan menghadirkan B50 tidak hanya menunjukkan kemajuan teknologi, tetapi juga menjadi bukti bahwa Indonesia mampu mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya sendiri untuk kepentingan nasional.
“B50 ini membuktikan bukan sekadar pencapaian teknologi, tapi bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam sendiri untuk kepentingan rakyat. Menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi,” ujarnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan implementasi B50 akan menghapus kebutuhan impor solar yang selama ini masih dilakukan Indonesia. Dari total konsumsi solar nasional yang mencapai sekitar 38 hingga 40 juta kiloliter setiap tahun, sebelumnya sekitar 3 hingga 4 juta kiloliter masih dipenuhi melalui impor.
“Untuk solar, total konsumsi kita di angka 38 sampai 40 juta kiloliter per tahun, awalnya kita masih impor 3 sampai 4 juta kiloliter per tahun, dengan implementasi B50 kita alhamdulillah tidak lagi melakukan impor produk solar,” kata Bahlil.
Selain memperkuat ketahanan energi, penerapan B50 diproyeksikan meningkatkan nilai tambah industri crude palm oil (CPO) dari Rp20,92 triliun menjadi sekitar Rp23,49 triliun. Program ini juga diperkirakan mampu menciptakan sekitar 2,1 juta lapangan kerja sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 44,46 juta ton CO2 pada 2026.
Pemerintah juga memperkirakan manfaat ekonomi yang lebih besar melalui penghematan devisa. Setelah program B40 menghemat devisa sekitar Rp133,3 triliun pada 2025, implementasi B50 diproyeksikan meningkatkan penghematan tersebut hingga sekitar Rp170 triliun.
“Jadi dari B40 ke B50, itu bisa menambah devisa negara hingga Rp170 triliun,” ujarnya.
Dalam masa transisi, pemerintah memberikan kesempatan kepada badan usaha penyedia BBM hingga 30 September 2026 untuk menyelesaikan distribusi stok biodiesel B40. Selanjutnya, pelaksanaan mandatori B50 akan dievaluasi secara berkala setiap tiga bulan oleh Kementerian ESDM.
Pemerintah juga menegaskan akan menjatuhkan sanksi administratif kepada badan usaha BBM maupun badan usaha BBN yang tidak memenuhi kewajiban pencampuran atau penyaluran biodiesel sesuai target. Bentuk sanksinya mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin berusaha sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebelum diberlakukan secara nasional, Biodiesel B50 telah menjalani serangkaian pengujian pada enam sektor pengguna mesin diesel, yakni kendaraan bermotor, alat dan mesin pertanian, alat berat pertambangan, transportasi laut, pembangkit listrik, dan kereta api. Hasil sementara menunjukkan B50 aman digunakan serta memenuhi standar performa dan kompatibilitas pada berbagai jenis mesin diesel, meskipun sejumlah pengujian lanjutan masih terus dilakukan.***(RAF)
Editor : M. Nabil
