Bisnisnews.net || Gelombang kritik terhadap kebijakan tunjangan anggota DPRD Kota Sukabumi menguat setelah ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Amarah Rakyat Sukabumi (GARASI) menggelar aksi di depan Gedung DPRD, Senin (1/9/2025).
Mereka menilai, di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit, keputusan menaikkan fasilitas dewan justru melukai rasa keadilan masyarakat. Kericuhan sempat mewarnai aksi, namun massa tetap menekankan satu hal: DPRD harus mengevaluasi diri.
“Kami menuntut agar DPRD berpihak kepada rakyat, bukan hanya memikirkan kepentingan sendiri,” teriak salah satu orator.
Tekanan ini membuat pimpinan DPRD angkat bicara. Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, berusaha menenangkan massa dengan menyebut bahwa evaluasi tunjangan memang sudah menjadi agenda bersama dengan Pemerintah Kota. Ia juga menekankan bahwa suara mahasiswa akan dijadikan bahan pertimbangan.
“Kami memahami keresahan masyarakat. Aspirasi ini akan kami tindaklanjuti,” ujarnya.
Namun, Wawan juga meluruskan bahwa tunjangan tersebut bukan kebijakan instan yang dibuat setelah wali kota definitif menjabat. Menurutnya, pembahasan sudah berjalan sejak masa Penjabat Wali Kota, hanya saja proses formal baru selesai setelah wali kota definitif memiliki kewenangan penuh.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Rojab Asy’ari menyebut tunjangan yang ada saat ini bukanlah kenaikan, melainkan penyesuaian dari kebijakan lama. “Sejak 2020 sebenarnya belum ada perubahan signifikan. Justru ini stagnan, bahkan bisa dibilang mundur,” kata Rojab.
Meski pimpinan DPRD berusaha menjelaskan duduk perkara, mahasiswa tetap menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak memiliki urgensi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang berat. Mereka juga menuntut perhatian serius terhadap tunjangan guru dan praktik rangkap jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.
Aksi ini menegaskan peran mahasiswa sebagai kekuatan moral yang terus mengawal kebijakan publik. Meski belum ada keputusan final, desakan GARASI menjadi sinyal bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam terhadap kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat.***(RAF)
Editor : M. Nabil
