Anto Kusumayuda Sebut Kunjungan Luar Negeri Presiden Adalah Strategi, Bukan Gaya-Gayaan (Foto : Anto)
Bisnisnews.net – Perdebatan soal kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri merembet ke mana-mana. PPJNA 98 akhirnya angkat suara lewat Ketua Umum Anto Kusumayuda. Sikapnya jelas: mendukung penuh Sufmi Dasco Ahmad.
Dasco sebelumnya membela intensitas lawatan Prabowo. Bagi Anto, itu sikap yang proporsional. Nggak emosional, tapi lihat konteks geopolitik dunia yang lagi panas.
Kritik dari Dino Patti Djalal dan respon Anies Baswedan? Anto bilang wajar. Itu bumbu demokrasi. Tapi jangan copot dari realitas global yang sekarang serba cepat dan penuh tekanan.
Intinya: jangan cuma lihat berapa kali presiden naik pesawat. Lihat apa yang dibawa pulang buat Indonesia.
“PPJNA 98 mendukung pernyataan Sufmi Dasco Ahmad yang menegaskan bahwa substansi geopolitik harus menjadi pertimbangan utama dalam menilai kebijakan luar negeri Presiden Prabowo. Jangan sampai penilaian publik hanya berhenti pada seberapa sering seorang presiden bepergian ke luar negeri, tanpa melihat hasil strategis yang ingin dicapai,” ujar Anto Kusumayuda, Kamis 4/6/2026.
Anto mengingatkan, peta dunia 2026 beda jauh dari 10 tahun lalu. Ada perang dagang, konflik regional, rebutan energi, sampai isu pangan yang ngancam semua negara.
Di tengah riuh itu, Indonesia nggak bisa cuma kirim Menlu. Kepala negara harus turun langsung. Tatap muka, negosiasi, lobby. Itu nggak bisa diganti meeting virtual.
“Presiden memiliki peran sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang harus memastikan kepentingan nasional Indonesia diperjuangkan secara langsung di forum-forum internasional. Kehadiran Presiden dalam berbagai pertemuan global bukan sekadar perjalanan seremonial, melainkan bagian dari strategi membangun pengaruh Indonesia di tingkat dunia,” tegas Anto.
Logikanya sederhana. Indonesia itu G20, penduduk 280 juta, garis pantai terpanjang. Kalau nggak aktif, kita yang ketinggalan kereta investasi dan kerja sama.
Makanya PPJNA 98 minta publik ubah kacamata. Jangan tanya “Sudah ke berapa negara?”, tapi tanya “Investor baru masuk nggak? Pasar ekspor kebuka nggak? Kerja sama pertahanan untung nggak?”
“Yang harus dinilai adalah apa hasilnya bagi Indonesia. Apakah ada peluang investasi baru, kerja sama perdagangan yang meningkat, akses pasar yang lebih luas, kerja sama pertahanan yang menguntungkan, atau posisi Indonesia yang semakin diperhitungkan di dunia internasional. Itu parameter yang lebih tepat,” kata Anto.
Anto juga sorot gaya Prabowo yang sejak awal mainnya “bebas aktif beneran”. Dekat ke semua blok, nggak mau terjebak satu kubu. Itu langkah jaga ruang gerak Indonesia.
Soal kritik, PPJNA 98 justru apresiasi Dasco. Kata Anto, Dasco nggak menutup telinga. Masukan geopolitik tetap ditampung. Itu negarawan, bukan tukang bantah.
“Dasco tidak menolak kritik secara mentah-mentah. Beliau justru mengatakan bahwa substansi yang berkaitan dengan geopolitik perlu menjadi pertimbangan. Ini menunjukkan sikap negarawan yang terbuka terhadap masukan tetapi tetap berpijak pada kepentingan nasional,” ujar Anto.
Penutupnya, Anto ajak semua pihak debat sehat. Kritik boleh, tapi berbasis data dan kepentingan rakyat. Karena di era global begini, kuat di dalam negeri saja nggak cukup. Indonesia butuh presiden yang punya jaringan global.
“PPJNA 98 berpandangan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun yang lebih penting adalah bagaimana seluruh pihak dapat berdiskusi secara substantif mengenai manfaat diplomasi Indonesia bagi kepentingan rakyat dan masa depan bangsa. Dalam konteks itu, kami mendukung pandangan Sufmi Dasco Ahmad bahwa yang harus menjadi fokus adalah substansi dan hasil diplomasi, bukan semata-mata jumlah kunjungan luar negeri Presiden,” pungkasnya.***
Editor : M. Nabil
(Aab)
