Bisnisnews.net – Rabu 3/6/2026, Aula Kecamatan Cisolok penuh. Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PKS Leni Liawati menggelar Reses Ke-II Tahun Sidang 2026. Warga datang bawa catatan panjang. Isinya persoalan yang nggak bisa ditunda lagi.
Isu pertama langsung menusuk: legalitas sekolah. Banyak sekolah di Cisolok berdiri di atas lahan PTPN berstatus HGU. Pihak sekolah dan wali murid cemas. Tanpa kepastian hukum, mau renovasi takut, mau ajukan bantuan bingung. Proses belajar jadi nggak tenang.
“Kami cuma minta kejelasan status. Biar anak-anak bisa sekolah aman, gedung bisa dirawat layak,” begitu keluh warga. Ini bukan soal gedung mewah, tapi soal kepastian.
Persoalan kedua: sampah. Warga bilang Sukabumi darurat sampah. Tumpukan di TPS, armada angkut kurang, edukasi pilah sampah minim. Mereka minta solusi hulu-hilir, bukan tambal sulam.
Tuntutan warga konkret: tambah armada, perkuat SDM petugas, gencarkan edukasi ke RT/RW, dan tegakkan Perda Sampah. Kalau aturannya ada tapi nggak jalan, sama saja.
Bidang kesehatan juga disorot. Warga minta akses pelayanan kesehatan makin mudah dijangkau. Kualitas puskesmas harus naik. Terutama buat warga kurang mampu, prosedur Jamkesda/KIS diminta disederhanakan biar nggak ribet saat sakit.
Lalu giliran guru yang bersuara. Honorarium honorer masih jauh dari layak. Beban kerja nambah, insentif segitu-gitu aja. Mereka minta Pemda terbitkan SK Bupati sebagai penguat status, sekaligus naikkan insentif daerah minimal setara UMK Kabupaten Sukabumi.
Menanggapi semua itu, Leni Liawati nggak banyak janji. Ia bilang reses memang buat itu: nyerap kebutuhan riil warga. Semua catatan akan dibawa ke DPRD Sukabumi jadi bahan pembahasan bareng eksekutif.
“Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami tampung dan perjuangkan sesuai kewenangan yang ada. Ini menjadi bahan penting dalam mendorong kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” ujar Leni.
Untuk sekolah HGU, Leni siap dorong komunikasi antara Pemda, PTPN, dan Kemendikbud. Harus ada jalan tengah biar status lahan jelas dan sekolah bisa dapat haknya. Soal sampah dan kesehatan, ia setuju harus ada anggaran + perubahan perilaku warga.
Kesejahteraan guru jadi perhatian khusus Leni. Menurutnya, SK Bupati + insentif setara UMK itu wajar. Guru adalah ujung tombak pendidikan. Kalau gurunya sejahtera, kualitas murid ikut naik.
“Reses merupakan momentum penting untuk menyerap kebutuhan riil masyarakat yang nantinya akan menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah daerah,” pungkas Leni Liawati.
Reses Cisolok ini meninggalkan 4 PR besar. Legalitas sekolah, bereskan sampah, permudah kesehatan, dan angkat harkat guru. Tinggal dikawal DPRD serta Pemda sampai turun jadi program dan anggaran.***
Editor : M. Nabil
(Aab)
