Bisnisnews.net – Pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Sukabumi 2026 tidak boleh berhenti di atas kertas. Fraksi PPP DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan, anggaran daerah wajib diterjemahkan menjadi daya beli masyarakat yang naik dan ekonomi yang bergerak.
Hal itu disampaikan Apep Saepul Mahdan dari Fraksi PPP dalam Pandangan Umum Fraksi, Jumat (4/9/2026).
“Kalau APBD hanya sibuk mengejar target serapan, tapi warung masih sepi, UMKM masih kesulitan modal, petani masih kesulitan pupuk, berarti ada yang salah,” kata Apep.
Fokus ke Sektor yang Menghidupi Rakyat
Menurut PPP, kunci menguatkan ekonomi daerah ada di sektor-sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat: UMKM, pertanian, perdagangan, dan ekonomi kreatif.
Anggaran harus membuka ruang agar masyarakat bukan hanya jadi penerima bantuan, tapi bisa mandiri dan punya penghasilan tetap.
“Daya beli warga naik, maka roda ekonomi ikut berputar. Pasar hidup, pelaku usaha jalan, pajak daerah juga ikut naik. Itu siklus yang harus kita bangun lewat APBD,” jelasnya.
Infrastruktur Harus Produktif
PPP juga mengingatkan, pembangunan infrastruktur jangan hanya megah. Harus terhubung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Begitu juga program pemberdayaan dan pelayanan publik. Semuanya harus diukur dari satu hal: apakah hidup masyarakat jadi lebih mudah?
“Setiap rupiah di APBD itu uang rakyat. Jadi orientasi utamanya harus jelas: kesejahteraan rakyat Kabupaten Sukabumi,” tegas Apep.
Fraksi PPP berharap pembahasan Perubahan APBD 2026 menghasilkan kebijakan yang benar-benar berpihak dan menguatkan fondasi ekonomi daerah.***
Editor : M. Nabil
(Aab)
