Visnisnews.net – Penetapan 13 tersangka kasus penyerangan kendaraan Dalmas di kawasan Dago-Cikapayang dan Sulanjana, Bandung, berbuntut panjang. Perkumpulan Aktivis 98 (PA 98) turun tangan.
Peristiwa yang terjadi pada 20-21 Oktober 2026 itu dilaporkan menyebabkan 16 anggota polisi luka-luka, 4 di antaranya luka berat. Kejadian berlangsung di tengah aksi demonstrasi momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026.
Berdasarkan keterangan Polrestabes Bandung pada 28 Oktober 2026, 13 orang ditetapkan tersangka dengan peran berbeda, mulai dari melempar, memukul kendaraan Dalmas, hingga melakukan kekerasan terhadap petugas.
Sambangi Mahasiswa di Tahanan
Di tengah proses hukum, PA 98 mendatangi Gedung Tahti Polda Jabar, Kamis (29/10/2026). Sebanyak 13 perwakilan PA 98 dipimpin Sekretaris Jenderal PA 98, *Lukman Nurhakim*, alumni UNPAR, menjenguk mahasiswa yang diamankan sekaligus berdialog dengan jajaran Direktorat Reserse dan Humas Polda Jabar.
Lukman menegaskan kunjungan itu sebagai tanggung jawab moral senior aktivis Reformasi 1998.
“Kalau ada mahasiswa yang terkena kasus hukum terkait aksi-aksi mereka, sudah menjadi tradisi kami untuk datang menjenguk. Ini bentuk tanggung jawab moral sebagai senior dan alumni, sekaligus memastikan mereka dalam keadaan baik serta menjalani proses hukum sesuai prosedur,” kata Lukman dalam siaran pers resmi PA 98.
Desak Hentikan Kriminalisasi Mahasiswa
PA 98 mendesak Polda Jabar menegakkan hukum secara objektif dan menghentikan kriminalisasi gerakan mahasiswa.
Menurut Lukman, gerakan mahasiswa adalah bagian penting dari demokrasi dan hak menyampaikan pendapat tidak semestinya otomatis dipandang sebagai tindak kriminal.
Ia meminta penyidik membedakan secara tegas antara aktivitas aspirasi dengan tindak pidana individual.
“Harus diidentifikasi secara objektif, apakah mahasiswa yang ditangkap memang terlibat atau tidak. Itu menjadi kewenangan penyidik untuk melakukan pendalaman berdasarkan bukti dan rekaman yang ada,” ujarnya.
Lukman juga menekankan penetapan tersangka harus berdasarkan bukti relevan, bukan semata karena keberadaan di lokasi demonstrasi.
Soroti Potensi Penyusupan
PA 98 menyatakan prihatin atas penyerangan terhadap kendaraan polisi dan dugaan penganiayaan personel. Namun mereka juga menyoroti kemungkinan adanya pihak di luar gerakan mahasiswa yang memanfaatkan situasi.
Fenomena kelompok berpakaian hitam dan kemunculan massa setelah jadwal aksi berakhir perlu dicermati secara objektif.
“Sejak dulu kami selalu mengingatkan, kalau aksi sudah melewati batas waktu, sebaiknya massa menarik diri. Situasi seperti itu rawan penyusupan dan bisa dimanfaatkan pihak lain yang memiliki agenda berbeda,” tutur Lukman.
Jangan Generalisasi
Dalam siaran pers berjudul “PA 98 Desak Polda Jabar Tegakkan Hukum secara Objektif dan Hentikan Kriminalisasi Gerakan Mahasiswa”, PA 98 menyatakan menghormati tugas kepolisian menjaga keamanan, namun kewenangan harus dijalankan profesional, transparan, dan proporsional.
“Kalau memang ada bukti yang kuat, tentu harus diproses sesuai ketentuan hukum. Tetapi kalau tidak cukup bukti, kami berharap mereka mendapatkan haknya dan tidak dipaksakan menjalani proses hukum,” tegas Lukman.
PA 98 menegaskan solidaritas bukan berarti membenarkan kekerasan. Setiap tindak pidana yang terbukti harus dipertanggungjawabkan secara individual, tanpa mendiskreditkan gerakan mahasiswa secara keseluruhan.***
Editor: M. Nabil
(Aab)
