Bisnisnews.net – Laju inflasi di Provinsi Jawa Barat pada Juni 2026 secara tahunan (year on year/yoy) tercatat sebesar 3,08 persen. Angka tersebut dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mencapai 112,02.
Kenaikan inflasi didorong oleh meningkatnya harga sejumlah kebutuhan masyarakat, terutama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Selain itu, kelompok perumahan, penyediaan air, listrik, serta bahan bakar rumah tangga juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan inflasi.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar dengan tingkat inflasi mencapai 4,28 persen. Sementara kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mencatat kenaikan sebesar 1,09 persen.
Kepala BPS Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, menjelaskan inflasi bulanan pada Juni 2026 sebesar 0,28 persen dipengaruhi oleh penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, khususnya Pertamax dan Pertamax Green 95. Di sisi lain, memasuki musim kemarau turut memengaruhi pasokan beberapa komoditas pangan sehingga harga di pasaran mengalami kenaikan.
Menurut Margaretha, penyesuaian harga BBM memberikan dampak langsung terhadap kelompok transportasi, terutama komoditas bensin yang menyumbang inflasi sebesar 0,21 persen.
Meski tekanan inflasi meningkat, BPS menilai kondisi perekonomian Jawa Barat masih terjaga dengan baik. Berbagai indikator menunjukkan aktivitas ekonomi daerah tetap tumbuh positif dan memiliki daya tahan yang cukup kuat menghadapi dinamika ekonomi.
Kondisi tersebut didukung oleh membaiknya daya beli petani serta surplus neraca perdagangan luar negeri yang masih mampu menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada pertengahan tahun ini.
Secara nasional, inflasi tahunan Indonesia pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,34 persen dengan inflasi bulanan mencapai 0,44 persen. Seperti di Jawa Barat, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu penyumbang utama kenaikan harga di berbagai daerah.
Melihat perkembangan tersebut, pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diharapkan terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga, terutama melalui pengendalian pasokan dan distribusi bahan pangan agar daya beli masyarakat tetap terpelihara.***(RAF)
Editor : M. Nabil
