Bisnisnews.net – Semangat 18 Agustus 1945 kembali digaungkan. 27 aktifis dari Bali, NTT, Sulawesi, Jawa, Sumatera, Maluku, komunitas Tionghoa, serta kader NU dan Muhammadiyah berkumpul memperingati Sidang PPKI. Mereka secara bersama menyampaikan “Mosi Kebangsaan Indonesia” sebagai sikap atas kondisi kebangsaan saat ini.
Bagi mereka, 81 tahun setelah para pendiri meletakkan fondasi NKRI, arah perjalanan bangsa perlu diluruskan kembali agar sesuai cita-cita Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4.
Para aktifis menilai, dalam 10 tahun terakhir penyelenggaraan negara semakin menjauh dari visi Pancasila.
Tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks: gejolak geopolitik dunia, krisis iklim, daya dukung SDA yang menipis, retaknya kohesi sosial, hingga melebarnya jurang ketimpangan ekonomi.
“Reformasi 1998 dulu membuka jalan demokrasi. Tapi hari ini kita justru melihat kemunduran. Hukum dan konstitusi belum sepenuhnya berpihak pada rakyat,” ujar perwakilan aktifis.
Mereka menyoroti lemahnya keteladanan penyelenggara negara. Antara ucapan dan tindakan tidak selaras. Kekuasaan disebut lebih sering dipakai untuk kepentingan kelompok oligarki.
“Ingat pesan lama, kekuasaan itu cenderung korup. Kekuasaan mutlak, korup mutlak. Dampaknya kita rasakan di semua lini: hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya,” tegasnya.
Sejak amandemen UUD 1945 1999-2002, visi Negara Pancasila disebut kian kabur. Politik praktis menempatkan prosedur di atas substansi, dan melupakan potensi besar bangsa dalam SDM, SDA, dan posisi geopolitik.
Melihat itu, 27 aktifis lintas daerah dan lintas keyakinan ini sepakat menyuarakan koreksi bersama.
Berikut 5 butir “Mosi Kebangsaan Indonesia”:
1. Menagih Janji Kemerdekaan.
Mendesak penyelenggara negara mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera sesuai amanah alinea ke-4 UUD 1945.
2. Menegakkan Konstitusi.
Negara hukum demokratis harus dijalankan dengan komitmen moral dan etika, bukan sekadar formalitas.
3. Kembali ke Visi Pancasila.
Meninjau praktik bernegara yang menyimpang. Rekrutmen pemimpin daerah dan nasional harus berbasis sistem merit agar lahir pemimpin berwibawa.
4. Menjunjung Tinggi Etika.
Seluruh penyelenggara negara dan warga bangsa harus berpegang pada moral luhur budaya bangsa dan ideologi Pancasila.
5. Menjaga NKRI Bersama.
Mengajak seluruh elemen bangsa bergotong royong menjaga tatanan negara hukum demokratis yang berdasar Pancasila.
Yang membuat mosi ini istimewa adalah keberagaman para penandatangannya. Ada suara dari Timur di NTT dan Maluku, dari Tengah di Sulawesi dan Bali, dari Barat di Sumatera, dari pusat di Jawa.
Ada juga perwakilan komunitas Tionghoa, serta aktivis berlatar belakang NU dan Muhammadiyah.
“Kami berbeda asal, berbeda organisasi, tapi satu dalam cinta Indonesia. Ini bukti Pancasila masih relevan mempersatukan kita,” kata mereka.
Mosi ini, lanjut mereka, lahir bukan karena benci pada pemerintah. Tapi karena cinta pada Indonesia dan tanggung jawab menjaga warisan pendiri bangsa.
Bagi mereka, mengisi kemerdekaan bukan hanya upacara. Tapi memastikan anak cucu masih hidup di negara yang adil, demokratis, dan beradab.
“Kalau kita diam, bangsa ini bisa kehilangan arah. Maka kami bersuara,” tegas 27 aktifis tersebut.
Di momentum 18 Agustus, mereka berharap seruan ini menjadi pengingat: kembalilah ke rel Pancasila, jaga konstitusi, dan hadirkan pemimpin yang jadi teladan.***
Editor : M. Nabil
(Aab)
