Bisnisnews.net || Peringatan Hari Jadi ke-112 Kota Sukabumi menjadi momen penting untuk meninjau kembali arah pembangunan daerah. Di satu sisi, berbagai indikator menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Namun di sisi lain, persoalan mendasar seperti pengangguran, kemiskinan, dan stabilitas harga masih memerlukan perhatian serius.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, yang hadir mewakili Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam rapat paripurna di DPRD Kota Sukabumi, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja pemerintah daerah. Ia menilai, sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat telah menghasilkan sejumlah capaian positif.
“Capaian yang diraih sejauh ini patut diapresiasi. Ini hasil kerja bersama seluruh elemen, baik pemerintah daerah, DPRD, maupun masyarakat,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Salah satu indikator yang mendapat perhatian adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi yang mencapai angka 78,23, melampaui rata-rata Jawa Barat sebesar 75,9. Selain itu, tingkat ketimpangan ekonomi yang tercermin dari Indeks Gini berada di angka 0,371, lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi yang mencapai 0,39.
Herman juga menyoroti keberhasilan dalam tata kelola pemerintahan, seperti capaian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penerapan sistem merit, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang harus segera ditangani. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih berada di angka 8,19 persen serta angka kemiskinan sebesar 6,9 persen menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
“Masih ada persoalan yang harus kita fokuskan, terutama pengangguran dan kemiskinan yang angkanya masih cukup tinggi,” katanya.
Selain itu, isu inflasi juga tak luput dari perhatian. Kota Sukabumi sempat mencatatkan angka inflasi tertinggi di Jawa Barat dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, Herman menyebut angkanya masih berada dalam rentang yang diperbolehkan.
Ia menjelaskan, inflasi Jawa Barat saat ini berada di kisaran 3,39 persen, dengan batas aman antara 1,5 hingga 3,5 persen. Kendati masih terkendali, pengawasan tetap perlu diperketat agar tidak berdampak pada daya beli masyarakat.
“Inflasi ini berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Jika harga stabil, konsumsi meningkat, dan pada akhirnya bisa menekan angka kemiskinan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Herman mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki, termasuk sumber daya aparatur, guna mempercepat laju pembangunan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam bentuk penurunan angka pengangguran dan kemiskinan secara nyata.
Momentum Milangkala ke-112 pun dinilai sebagai saat yang tepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh sekaligus merancang langkah strategis ke depan.
“Perayaan ini bukan sekadar seremoni, tetapi juga waktu yang tepat untuk refleksi dan menyusun langkah agar ke depan bisa lebih baik,” tutupnya.***(RAF)
Editor : M. Nabil
