Bisnisnews.net || Suasana peringatan Hari Jadi ke-112 Kota Sukabumi tak sepenuhnya diwarnai kemeriahan. Di tengah perayaan tersebut, ratusan warga yang tergabung dalam Forum Warga Cibeureum Bersatu justru menyuarakan kritik melalui aksi damai di depan Gedung DPRD dan Balai Kota Sukabumi, Rabu (1/4/2026).
Mereka menuntut adanya pembenahan serius terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum berjalan sesuai harapan. Aksi berlangsung kondusif, dengan warga menyampaikan aspirasi secara bergantian, menyoroti kualitas makanan yang diberikan kepada para pelajar.
Salah seorang warga, Lilis (62), mengaku prihatin dengan kondisi makanan yang diterima anak-anak sekolah. Ia menyebut kualitas MBG tidak stabil, bahkan dalam beberapa kasus dinilai tidak layak konsumsi.
“Kadang bagus, tapi sering juga kualitasnya turun. Buahnya ada yang sudah tidak segar,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan pengalaman cucunya yang duduk di bangku kelas 6 SD. Menurutnya, makanan dari program tersebut kerap tidak dimakan karena kondisinya kurang baik.
“Cucu saya biasanya sudah makan dari rumah. Jadi kalau dapat MBG tapi makanannya kurang bagus, akhirnya tidak dimakan,” katanya.
Selain persoalan kualitas, isu transparansi pengelolaan program turut menjadi perhatian. Di kalangan warga, beredar dugaan adanya ketidakterbukaan dalam pengelolaan, yang berdampak pada menurunnya mutu makanan di lapangan.
“Katanya dari atas sudah bagus, tapi sampai ke bawah jadi tidak sesuai. Ada yang bilang pengelola ambil keuntungan lebih,” ungkapnya.
Meski demikian, Lilis menegaskan bahwa kehadirannya dalam aksi tersebut murni sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan anak-anak, bukan karena dorongan pihak tertentu.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asy’ari, menilai kritik yang disampaikan masyarakat sebagai masukan penting. Ia menyebutnya sebagai bentuk perhatian warga terhadap jalannya program pemerintah.
“Ini jadi bahan evaluasi bagi kita semua. Kritik seperti ini justru menjadi energi untuk perbaikan,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa sejumlah keluhan warga mencerminkan kondisi yang perlu ditindaklanjuti. Menurutnya, program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak, tetapi juga seharusnya memberi dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar.
“Harus ada keseimbangan, selain memenuhi kebutuhan gizi, juga bisa memberdayakan pelaku usaha lokal,” jelasnya.
Rojab juga memastikan DPRD akan membuka ruang dialog untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat dan pelaku usaha yang belum terlibat dalam program tersebut.
Terkait dugaan makanan tidak layak, ia menegaskan perlunya pembuktian melalui mekanisme resmi. Hal ini penting agar setiap keputusan diambil berdasarkan data dan fakta yang valid.
“Semua harus melalui proses pemeriksaan. Tidak bisa hanya berdasarkan asumsi,” tegasnya.
Sementara itu, terkait isu dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD dalam pengelolaan dapur MBG, Rojab menyatakan bahwa hal tersebut akan ditindak tegas jika terbukti.
“Kalau memang ada dan terbukti, akan diproses melalui Badan Kehormatan. Itu pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi,” katanya.
Aksi ini menjadi pengingat bahwa di balik perayaan, masih ada harapan masyarakat yang menuntut perhatian. Program yang dirancang untuk kebaikan bersama pun dituntut untuk dijalankan secara konsisten, transparan, dan tepat sasaran.***(RAF)
Editor : M. Nabil
