Bisnisnews.net – Persoalan kualitas layanan kelistrikan dan akses energi berkeadilan kembali mencuat di Sukabumi. Dua kasus berbeda namun sama-sama memprihatinkan terjadi di Kabupaten dan Kota Sukabumi, menunjukkan masih lebarnya kesenjangan energi.
Kasus pertama menimpa warga RW 004 Desa Jambenenggang, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi. Sejak lama warga menghadapi penurunan tegangan listrik drop voltage hingga sekitar 170 Volt dari standar normal 220 Volt. Kondisi itu terjadi setiap hari.
Dampaknya langsung terasa pada aktivitas warga. Peralatan elektronik rumah tangga mudah rusak karena tegangan tidak stabil. Lebih parah, operasional Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang jadi program strategis nasional juga ikut terganggu.
Warga RW 004 sudah berinisiatif mengajukan permohonan penambahan trafo sisipan ke PLN. Trafo sisipan dinilai sebagai solusi teknis paling cepat untuk menstabilkan pasokan listrik di wilayah padat penduduk itu.
Di sisi lain, kasus kemanusiaan terjadi di Kelurahan Nyomplong, Kota Sukabumi. Ibu Euis Setiawati, 64 tahun, hidup tanpa akses listrik sejak 2022. KWh meter rumahnya dicabut akibat dugaan pelanggaran pemakaian listrik.
Hingga kini, hampir 4 tahun berlalu, Ibu Euis bersama anak dan cucunya masih hidup dalam keterbatasan. Rumah tanpa penerangan listrik yang layak membuat aktivitas malam hari nyaris lumpuh dan berisiko bagi kesehatan.
Dua kasus ini memperlihatkan tantangan besar mewujudkan keadilan energi. Kelompok rentan seperti lansia miskin dan masyarakat pedesaan masih paling terdampak ketika layanan listrik tidak andal atau aksesnya dicabut.
Padahal, listrik andal dan terjangkau merupakan hak dasar warga negara. Amanat konstitusi serta berbagai regulasi nasional di bidang ketenagalistrikan dan kesejahteraan sosial menjamin setiap warga berhak menikmati energi dasar.
Melalui kajian kebijakan yang telah disusun, berbagai pihak terkait didorong segera mengambil langkah konkret. Percepatan pemasangan trafo sisipan di RW 004 Jambenenggang jadi prioritas agar Dapur MBG dan aktivitas warga tidak terus dirugikan.
Untuk kasus Ibu Euis Setiawati, peninjauan kembali pemutusan aliran listrik perlu dilakukan. Pendekatan humanis dan skema keringanan bagi pelanggan rentan penting agar pemutusan tidak membuat warga kehilangan hak dasarnya.
Reformasi kebijakan perlindungan pelanggan rentan juga mendesak. Negara dan PLN perlu merumuskan mekanisme agar tidak ada lagi masyarakat yang bertahun-tahun hidup tanpa listrik karena persoalan administrasi atau ekonomi.
Masyarakat Sukabumi berharap pemerintah, PLN, dan seluruh pemangku kepentingan hadir dengan solusi cepat, adil, dan berkelanjutan. Tidak ada warga yang boleh tertinggal dalam memperoleh layanan listrik yang layak sesuai amanat konstitusi.***
Editor : M. Nabil
(DH)
