Bisnisnews.net — Pemerintah Kota Sukabumi menempatkan persoalan pendidikan dan pengangguran sebagai dua sektor yang perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Hal itu disampaikan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki saat menghadiri Jambore PKK Tingkat Kota Sukabumi Tahun 2026 di Kota Sukabumi, Selasa (6/10/2026).
Mengusung tema “Gerak PKK, Keluarga Sejahtera, Sukabumi Sehat”, kegiatan tersebut diikuti jajaran TP PKK dari seluruh kecamatan. Hadir pula Ketua TP PKK Kota Sukabumi, Kepala DP2KBP3A dan sejumlah camat.
Ayep mengatakan, persoalan keluarga tidak dapat dilepaskan dari kondisi pendidikan dan kemampuan masyarakat memperoleh pekerjaan. Karena itu, kedua sektor tersebut dinilai perlu ditangani secara terintegrasi.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah, masih ada warga yang belum menuntaskan pendidikan dasar hingga menengah. Pada saat bersamaan, jumlah penduduk usia produktif yang belum bekerja juga masih menjadi tantangan.
“Dua persoalan yang perlu segera ditangani adalah pendidikan dan pengangguran. Masih terdapat warga Kota Sukabumi yang belum menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah, sementara jumlah pengangguran usia produktif juga masih cukup tinggi,” ujar Ayep.
Untuk mengatasi persoalan pendidikan, pemerintah akan mendorong masyarakat melanjutkan pendidikan melalui jalur nonformal. Program Paket A, B dan C serta PKBM menjadi salah satu pilihan yang disiapkan untuk memberikan kesempatan kepada warga menyelesaikan pendidikan.
Di sektor ketenagakerjaan, Pemkot Sukabumi berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan. Penempatan tenaga kerja, termasuk peluang bekerja melalui skema Pekerja Migran Indonesia (PMI), menjadi salah satu langkah yang akan diperkuat.
Ayep menilai perbaikan pada kedua sektor tersebut dapat memberikan efek positif terhadap persoalan lainnya. Mulai dari kemiskinan, stunting, kondisi rumah tidak layak huni hingga persoalan sosial di lingkungan masyarakat.
Karena itu, ia meminta jajaran TP PKK, camat, lurah dan perangkat daerah tidak bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi hingga tingkat kewilayahan dinilai penting agar program pemerintah benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan.
“Ini harus menjadi komitmen bersama. Penyelesaian pendidikan dan pengangguran akan memberikan dampak berantai terhadap penurunan kemiskinan, stunting, rumah tidak layak huni, serta berbagai persoalan sosial lainnya,” ucapnya.
Ayep menargetkan agenda tersebut terus dijalankan secara berkesinambungan hingga 2035. Ia berharap seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat dapat bergerak bersama menjadikan peningkatan kualitas keluarga sebagai fondasi menuju Sukabumi Emas.
“Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga harus diwujudkan melalui kerja nyata. Mari kita kompak menyelesaikan persoalan pendidikan dan pengangguran demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.***(RAF)
Editor: M. Nabil
