Bisnisnews.net || Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menggelar tasyakuran HUT ke-23. Sebelum acara puncak, FSPPB terlebih dahulu melaksanakan Focus Group Discussion (FGD), dengan tema “Reintegrasi Pertamina untuk Kedaulatan Energi Nasional”, bertempat di Hotel Gren Alia, Jl. Cikini Raya No.46, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Selasa 10/03/2026.
Gelaran tersebut digagas, sebagai bentuk tanggung jawab kebangsaan dalam merespons situasi ketahanan energi Indonesia yang semakin rentan, terutama ditengah situasi dan arus geopolitik yang semakin memanas antara Iran VS Israel yang disokong oleh AS.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, unsur pemerintah, pengamat energi, serikat pekerja/serikat buruh, organisasi media dan insan pers, mahasiswa, hingga tokoh-tokoh nasional yang memiliki perhatian terhadap masa depan energi Indonesia.
Dimana, berdasarkan hasil FGD tersebut, FSPPB secara resmi mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Migas.
Presiden FSPPB Arie Gumilar menyampaikan bahwa stagnasi regulasi migas bukan lagi sekadar persoalan administratif, melainkan telah berkembang menjadi persoalan ketahanan nasional.
“FSPPB menilai Perpu merupakan instrumen konstitusional yang sah untuk memutus kebuntuan hukum, menata ulang tata kelola migas, dan memulihkan peran negara secara nyata dalam sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” ungkap Arie.
FSPPB juga menyoroti paradoks besar dalam sektor energi nasional. Indonesia pernah mencapai produksi minyak sekitar 1,6 juta barel per hari, namun kini lifting minyak berada di kisaran 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan energi nasional terus meningkat.
“Akibatnya, ketergantungan terhadap impor minyak mentah, BBM, dan LPG semakin besar, sehingga ketahanan energi nasional menjadi sangat sensitif terhadap fluktuasi harga global, gangguan pasokan internasional, dan tekanan geopolitik,” jelas Arie.
Arie menilai kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari desain tata kelola migas pasca UU Nomor 22 Tahun 2001 yang cenderung menempatkan Pertamina bukan sebagai instrumen utama negara, melainkan sekadar salah satu pelaku usaha dalam pasar.
“Kami kira, sekarang negara kehilangan efektivitas kendali atas sektor migas yang seharusnya menjadi basis kekuatan ekonomi dan kedaulatan nasional,” tegas Arie.
FSPPB juga menepis anggapan bahwa penguatan peran negara dan reintegrasi Pertamina akan memperburuk iklim investasi. Justru sebaliknya, ketidakjelasan tata kelola, struktur kelembagaan yang terfragmentasi, dan perubahan arah kebijakan yang tidak konsisten selama ini telah menjadi sumber ketidakpastian.
“Kajian akademik menegaskan bahwa perubahan UU Migas harus memastikan fungsi regulasi, kebijakan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan tetap berada dalam kendali penuh pemerintah, sementara pengusahaan migas secara langsung dilaksanakan oleh BUMN sebagai representasi penguasaan negara,” tandas Arie.
Sementara itu salah seorang peserta FGD yang hadir, mewakili pengurus PWI Pusat yang menjabat sebagai Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Aat Surya Safaat mengatakan, kedaulatan energi nasional bisa tercapai apabila semua elemen masyarakat dan bangsa bersatu.
“Kuncinya adalah the capital of your soul.
Kalau dalam Islam itu, Allah akan merubah nasib satu kaum apabila kaum itu mau merubahnya sendiri,” kata Aat.
Aat menyebut, perubahan tersebut pemegang kunci utamanya adalah FSPPB yang didukung oleh seluruh elemen bangsa yang lain, termasuk insan pers dan media.
“Kami siap menyokong perubahan itu. Sebaik apapun ide kita, tapi kalau tanpa dibantu oleh media, nampaknya seperti tidak ada apa-apa gitu,” sebut Aat.
“Jadi kami berharap FSPPB itu konsisten dalam perjuangannya. Tidak cukup sampai FGD ini. Konkretnya, Kami dari PWI mengusulkan setelah lebaran nanti FSPPB mengadakan semacam seminar. Jadi, kita hidupkan terus kedaulatan energi kita untuk masa depan bangsa,” pungkasnya.***
Editor : M. Nabil
(DH)
