Bisnisnews.net || Pemerintah Kota Sukabumi kembali menegaskan komitmennya terhadap pembangunan yang partisipatif melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) khusus untuk penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak. Kegiatan yang digelar Bappeda Kota Sukabumi pada Jumat (14/11/2025), di Ruang Pertemuan (Ruper) ini menghadirkan perwakilan kelompok rentan untuk memberikan masukan langsung terhadap arah pembangunan kota.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, secara resmi membuka forum tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya menghadirkan proses perencanaan yang benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat, termasuk mereka yang kerap berada di posisi kurang terwakili.
“Musrenbang ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi jembatan antara pemerintah dan warga untuk memastikan pembangunan menjangkau seluruh lapisan,” ujar Wali kota.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada situasi belanja pegawai yang masih sangat tinggi. Kondisi ini dianggap perlu disikapi dengan pengambilan keputusan anggaran yang lebih selektif dan efisien.
Meski tantangan fiskal cukup besar, Wali kota juga menunjukkan sejumlah kemajuan penting yang telah dicapai Kota Sukabumi. Penurunan prevalensi stunting hingga 7,2 persen serta capaian pertumbuhan ekonomi 5,46 persen menjadi bukti bahwa langkah-langkah pembangunan berjalan ke arah yang tepat. Keberhasilan itu bahkan mengantarkan Sukabumi memperoleh insentif fiskal sebesar Rp5,5 miliar.
Wali kota kembali mengingatkan bahwa pembangunan bukan hanya diukur dari tampilan fisik kota, melainkan sejauh mana hasil pembangunan mampu menciptakan kesejahteraan dan ruang hidup yang layak bagi seluruh warga. Ia menegaskan bahwa kelompok disabilitas, lansia, perempuan, dan anak memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan.
“Pembangunan sosial harus bergerak bersama pembangunan fisik. Keduanya harus berjalan seimbang agar tidak ada kelompok yang tertinggal,” tambahnya.
Ia juga menyoroti perlunya kinerja perangkat daerah lebih optimal, terutama menjelang evaluasi pencapaian target tahun 2025 dan perumusan rencana kerja 2026. Menurutnya, perbaikan tata kelola pemerintahan terus dilakukan, termasuk rotasi pejabat berdasarkan kompetensi.
Dalam sesi wawancara usai kegiatan, Wali kota menegaskan bahwa pemotongan dana transfer dari pusat tidak boleh menjadi penghambat. Sebaliknya, pemerintah daerah harus semakin kreatif dalam memperkuat pendapatan lokal, terutama dari pajak dan PBB-P2.
“Kapasitas fiskal daerah adalah fondasi yang menentukan sejauh apa pembangunan bisa dihadirkan untuk masyarakat,” tegasnya.
Melalui Musrenbang khusus ini, Pemerintah Kota Sukabumi berharap mekanisme perencanaan yang inklusif dapat semakin mengakar. Forum ini menjadi ruang penting untuk memastikan bahwa kebutuhan kelompok rentan tidak lagi menjadi catatan pinggir, tetapi masuk dalam arus utama kebijakan.
Dengan pendekatan partisipatif dan transparan, Musrenbang ini menjadi salah satu langkah nyata menuju Sukabumi yang lebih inklusif, adaptif, dan berpihak pada kesejahteraan semua warganya.*** (RAF)
Editor : M. Nabil
