Bisnisnews.net – Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Program yang menjadi bagian dari prioritas nasional tersebut tidak hanya diarahkan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga penguatan aktivitas ekonomi, peningkatan produktivitas perikanan, serta kemandirian nelayan.
Hal itu mengemuka dalam puncak peringatan Bulan Bakti Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang dipusatkan di KNMP Ciwaru, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan bertema “KKP untuk Kesejahteraan Nelayan” tersebut dilaksanakan secara serentak di 27 lokasi di seluruh Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pembangunan KNMP merupakan amanah Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong kemajuan masyarakat pesisir yang selama ini membutuhkan perhatian lebih dalam pembangunan ekonomi.
“Puncak Bulan Bakti KKP kita selenggarakan di Kampung Nelayan Merah Putih sebagai wujud nyata pengabdian untuk hadir lebih dekat. Mendengar kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan, sekaligus menandai 27 tahun pengabdian KKP kepada masyarakat,” ujar Trenggono.
Ia menjelaskan, program KNMP menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperluas pemerataan pembangunan sekaligus mendukung target pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi nasional hingga delapan persen.
“Salah satu bentuk kepedulian dari pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini adalah target beliau bagaimana menekan kemiskinan menjadi nol, lalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8 persen. Salah satu yang disentuh adalah sektor yang paling bawah. Di era sekarang inilah, setelah 80 tahun sebetulnya, baru dimulai pembangunan desa nelayan atau Kampung Nelayan Merah Putih. Yang namanya Merah Putih itu yang memberikan nama Bapak Presiden sendiri,” bebernya.
Trenggono menegaskan, pembangunan kawasan nelayan harus berorientasi pada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat. Karena itu, KKP lebih mengutamakan pembenahan fasilitas produksi perikanan dibandingkan pembangunan rumah bagi nelayan.
“Dibangunnya ini kenapa bukan rumahnya yang dibangun? Bukan. Rumah itu nanti para nelayan akan mampu sendiri kalau sarana prasarana produksi melautnya bagus, hasilnya nanti bagus, terjadi peningkatan, maka kemudian para nelayan pasti akan mampu membangun rumahnya sendiri,” tegasnya.
Sukabumi Disiapkan Jadi Lokasi Pengembangan Budidaya
Selain pembangunan KNMP, pemerintah pusat juga merencanakan pengembangan budidaya perikanan air tawar berbasis desa di Kabupaten Sukabumi.
Program tersebut direncanakan menjangkau 386 desa dengan kebutuhan lahan sekitar 1.000 meter persegi per desa. Untuk mendukung pelaksanaannya, pemerintah disebut menyiapkan anggaran tidak kurang dari Rp700 miliar.
“Pemerintah Presiden Prabowo punya program pengembangan budidaya tematik atau budidaya darat untuk air tawar di setiap desa. Saya tanya sama beliau (Bupati), ‘Pak tolong 386 itu dicarikan setiap desanya 1.000 meter saja, nanti kita bangunkan di situ’. Akan diturunkan anggaran tidak kurang dari Rp700 miliar di Kabupaten Sukabumi!” terang Trenggono.
Secara nasional, KKP menargetkan pengembangan dan pembenahan kawasan pesisir pada 5.000 titik dari sekitar 12.000 desa pesisir.
Program tersebut diharapkan mampu memberikan perubahan terhadap kondisi ekonomi masyarakat melalui pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
“Ini adalah menjadi bagian program prioritas nasional, prioritas Presiden, membangun masyarakat yang paling pinggir, yang paling bawah, untuk di situ disentuh agar terjadi perbaikan dan perubahan secara menyeluruh, baik perubahan ekonomi, perbaikan ekonomi dan seterusnya. Karena ada 5.000 titik dari 12.000 desa pesisir yang harus kita koreksi. Itu menjadi satu program strategis yang dicanangkan oleh Bapak Presiden agar kemiskinan betul-betul bisa kita tekan dan kemudian ekonomi bisa bertumbuh dengan baik,” ungkap Trenggono.
KKP juga menargetkan penyelesaian pembangunan KNMP secara bertahap. Keberhasilan program nantinya akan dievaluasi berdasarkan aktivitas transaksi, pendapatan nelayan, jumlah produksi perikanan, hingga nilai tukar nelayan.
“Tahun ini kita sedang dalam proses penyelesaian konstruksi sebanyak 1.269 titik. Dan harapannya bulan Mei tahun 2027 nanti semuanya sudah selesai dan beroperasi, sehingga harapannya 2027 Juli itu semuanya sudah beroperasi sebanyak 1.369 titik. Dan nanti kemudian kita akan evaluasi di setiap KNMP: berapa transaksinya, pendapatan nelayannya berapa, produksinya berapa ton, hingga peningkatan kesejahteraan yang diukur dari nilai tukar nelayan,” jelas Trenggono.
Pemkab Sukabumi Tekankan Keberlanjutan Program
Bupati Sukabumi Asep Japar (Asjap) menilai pembangunan KNMP Ciwaru memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir.
Ia berharap keberadaan fasilitas tersebut mampu menjadi contoh pengembangan kawasan perikanan yang tidak hanya modern, tetapi juga produktif dan mandiri.
“Kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih Ciwaru ini bukan hanya sekadar pembangunan infrastruktur semata, tetapi merupakan harapan baru bagi masyarakat pesisir. Kami berharap KNMP Ciwaru dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir Kabupaten Sukabumi, sekaligus contoh pengembangan kawasan perikanan yang produktif, modern, mandiri, dan berkelanjutan,” ungkap Asjap.
Menurutnya, keberhasilan KNMP perlu didukung pengelolaan kelembagaan yang baik, khususnya koperasi nelayan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Pemerintah Kabupaten Sukabumi memandang penguatan aspek kelembagaan, tata kelola koperasi, kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi operasional fasilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan program. Kami siap memperkuat sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar program pembangunan berjalan terpadu dan berkelanjutan,” tegasnya.
DPR RI Soroti Profesionalisme Koperasi Nelayan
Anggota Komisi IV DPR RI asal Sukabumi, drh. H. Slamet, turut memberikan perhatian terhadap keberlanjutan pengelolaan KNMP Ciwaru.
Ia mengapresiasi peningkatan fasilitas di kawasan tersebut, namun mengingatkan bahwa pembangunan fisik harus diimbangi kemampuan pengelola dalam memanfaatkan sarana yang tersedia.
Menurut Slamet, penguatan sumber daya manusia dan profesionalisme koperasi menjadi faktor penting agar program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi nelayan.
“Kalau dari sisi peningkatan fasilitas, sekarang jauh lebih besar dan rapi. Tapi tantangan terbesarnya adalah sinergi dan asas kemanfaatannya. Jangan sampai fasilitas sudah megah tapi tidak meningkatkan kesejahteraan. Khususnya manajemen koperasi nelayan pengelola, SDM-nya harus terus di-upgrade agar profesional. Jangan sampai koperasi ini sejatinya korporasi yang berbaju koperasi. Pemerintah mau suntik permodalan seperti apa pun, tidak akan ada artinya kalau SDM pengelolanya tidak ditingkatkan,” pesan Slamet.
Bantuan Perikanan hingga Pelestarian Lingkungan
Dalam momentum Bulan Bakti HUT ke-27, KKP turut menyalurkan berbagai bantuan untuk mendukung kegiatan nelayan dan usaha perikanan.
Bantuan tersebut mencakup paket sembako melaut, premi asuransi nelayan, benih ikan nila dan ikan lokal, sarana pergaraman, serta perangkat pengawasan berupa rompi dan handy talky.
Untuk mendukung peningkatan kualitas hasil tangkapan dan nilai tambah produk, KKP juga menyerahkan coolbox, chest freezer, mesin pencetak bakso, serta menggelar pelatihan diversifikasi olahan ikan.
Selain itu, dilakukan penerbitan sejumlah sertifikasi, meliputi Sertifikat Mutu (SKP), Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN), CPIB di atas kapal, CBIB, serta fasilitasi perizinan KKPRL.
Rangkaian kegiatan juga diisi dengan aksi bersih pantai, penanaman mangrove, dan pelepasliaran puluhan ribu benih ikan lokal jenis tawes, wader, serta nilem ke habitatnya.
KKP turut menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi keluarga nelayan.
Berbagai kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor perikanan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir.
Dengan pengembangan fasilitas, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas nelayan, KNMP Ciwaru diharapkan mampu menjadi kawasan perikanan yang memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Sukabumi.***(RAF)
Editor: M. Nabil
