Bisnisnews.net – Peningkatan kesejahteraan nelayan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur kawasan pesisir. Ketersediaan modal, kemudahan memperoleh bahan bakar, fasilitas penyimpanan ikan, hingga jaminan keselamatan kerja menjadi sejumlah kebutuhan yang turut diperhatikan pemerintah dalam pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Berbagai upaya tersebut menjadi pembahasan dalam kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ke KNMP Pantai Palangpang, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Rabu (4/11/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari puncak peringatan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan 2026 sekaligus HUT ke-27 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang dilaksanakan serentak di 27 lokasi utama di Indonesia.
Dalam agenda tersebut, Trenggono didampingi anggota Komisi IV DPR RI drh. Slamet dan Bupati Sukabumi Asep Japar. Mereka bertemu dengan nelayan setempat untuk mendengarkan langsung berbagai kendala yang dihadapi, terutama menyangkut kelengkapan fasilitas KNMP, ketersediaan BBM, serta akses permodalan.
Trenggono mengatakan, KNMP dirancang bukan sekadar menghadirkan kawasan nelayan dengan fasilitas yang lebih baik. Lebih dari itu, program yang menjadi prioritas nasional atas arahan Presiden Prabowo Subianto tersebut diharapkan mampu mengubah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.
“Ini adalah bagian dari program prioritas nasional, membangun masyarakat yang paling pinggir dan bawah untuk disentuh agar terjadi perbaikan dan perubahan ekonomi secara menyeluruh,” ujar Trenggono.
Menurutnya, pembangunan kawasan pesisir harus diikuti dengan penguatan aktivitas ekonomi agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan.
Pembangunan Ribuan Kawasan Dipercepat
Dalam kesempatan tersebut, Trenggono turut memaparkan perkembangan pembangunan KNMP secara nasional.
Pada 2025, KKP telah menyelesaikan pembangunan di 100 lokasi. Selanjutnya, pemerintah memperluas cakupan program melalui pembangunan 1.269 titik pada 2026.
KKP menargetkan seluruh pekerjaan konstruksi rampung pada Mei 2027. Dengan demikian, sebanyak 1.369 kawasan KNMP diharapkan sudah dapat beroperasi secara keseluruhan pada Juli 2027.
“Harapannya pada bulan Mei 2027 semuanya sudah selesai dan beroperasi, sehingga pada Juli 2027 total sebanyak 1.369 KNMP sudah dapat beroperasi penuh,” tambahnya.
Untuk memastikan pembangunan tersebut memberikan hasil sesuai harapan, pemerintah akan melakukan pemantauan terhadap aktivitas ekonomi di setiap kawasan.
Indikator evaluasi mencakup nilai transaksi, volume produksi perikanan, pendapatan nelayan, hingga perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN).
Empat Dukungan untuk Memperkuat Usaha Nelayan
Selain pembangunan fisik, KKP menyiapkan sejumlah langkah pendukung untuk menjawab kebutuhan operasional nelayan. Setidaknya terdapat empat aspek yang menjadi perhatian pemerintah.
Dari sisi pembiayaan, KKP menjalin kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Pembiayaan tersebut diarahkan kepada Koperasi Merah Putih yang nantinya diharapkan dapat menjalankan fungsi sebagai penampung atau off-taker hasil tangkapan. Dengan skema ini, nelayan diharapkan memperoleh kemudahan permodalan sekaligus kepastian penyerapan hasil produksi.
Persoalan kualitas ikan juga menjadi perhatian. KKP menyiapkan fasilitas pabrik es portabel berbasis teknologi slurry ice yang menggunakan air laut sebagai bahan bakunya.
Penggunaan teknologi tersebut ditujukan untuk mempertahankan kesegaran ikan dan menjaga mutu hasil tangkapan selama proses penyimpanan maupun distribusi. Dengan kualitas yang lebih terjaga, produk perikanan diharapkan memiliki nilai jual dan daya saing lebih tinggi, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor.
Sementara untuk mengatasi kendala pasokan bahan bakar, KKP berkoordinasi dengan PT Pertamina terkait pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Keberadaan SPBN akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan kapasitas armada kapal di masing-masing kawasan KNMP. Langkah ini diharapkan mempermudah nelayan mendapatkan BBM untuk menunjang kegiatan melaut.
Aspek keselamatan kerja juga menjadi perhatian melalui pemberian perlindungan sosial berupa asuransi nelayan dan BPJS Ketenagakerjaan. Fasilitas tersebut ditujukan untuk memberikan jaminan perlindungan bagi nelayan yang menghadapi berbagai risiko selama menjalankan aktivitas di laut.
Salurkan Bantuan dan Gelar Aksi Lingkungan
Sebagai bagian dari peringatan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan, KKP juga memberikan sejumlah bantuan untuk mendukung produktivitas masyarakat pesisir.
Bantuan yang diserahkan mencakup paket sembako, perlindungan asuransi nelayan, bibit ikan, serta sarana pengolahan hasil perikanan.
Selain penyaluran bantuan, kegiatan turut diisi dengan pemeriksaan kesehatan gratis dan pelatihan teknis guna meningkatkan kemampuan nelayan dalam menjalankan usaha perikanan.
Kepedulian terhadap lingkungan pesisir juga diwujudkan melalui kegiatan bersih-bersih pantai dan penanaman mangrove.
Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya KKP memperkuat hubungan pelayanan dengan masyarakat sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
Melalui pengembangan KNMP yang disertai dukungan sarana usaha dan perlindungan nelayan, pemerintah berharap kawasan pesisir tidak hanya mengalami perubahan secara fisik, tetapi juga memiliki aktivitas ekonomi yang semakin kuat dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.***(RAF)
Editor: M. Nabil
