Bisnisnews.net – Kabupaten Sukabumi didorong menjadi salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan di Jawa Barat. Potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hingga pangan lokal dinilai menjadi modal utama untuk mendukung ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas saat membuka kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sukabumi di wilayah Kecamatan Nagrak, Rabu (4/11/2026).
Dalam sambutannya, Andreas menegaskan bahwa Kabupaten Sukabumi memiliki sumber daya pangan yang beragam dan berpeluang menjadi kekuatan strategis bagi ketahanan pangan regional. Namun, potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui pengelolaan yang terencana, kolaborasi, serta kebijakan yang tepat agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
Menurutnya, pangan memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa ketahanan pangan tidak cukup hanya diukur dari ketersediaan bahan pangan. Aspek keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, keamanan pangan, serta kemampuan masyarakat memperoleh makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman juga harus menjadi perhatian.
Andreas menilai ketahanan pangan memiliki keterkaitan erat dengan pengendalian inflasi, sehingga keduanya perlu ditangani melalui kebijakan yang terintegrasi.
“Produksi pangan harus terus ditingkatkan, distribusi dipastikan berjalan lancar, cadangan pangan tersedia, dan harga tetap terkendali. Semua aspek tersebut membutuhkan pengelolaan terpadu serta kerja sama seluruh pihak,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia berharap forum High Level Meeting TPID dapat menjadi wadah memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Dengan semangat kebersamaan, pemerintah daerah optimistis berbagai tantangan terkait pasokan dan harga pangan dapat diantisipasi sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.
“Melalui kolaborasi, inovasi, dan komitmen bersama, kita optimistis mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah (Mubarakah),” tuturnya.
Dukungan terhadap penguatan koordinasi pengendalian inflasi juga disampaikan Direktur Eksekutif Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Barat, Junanto Herdiawan. Ia menyebut komoditas pangan menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap inflasi, sehingga diperlukan langkah konkret untuk menjaga kestabilan harga.
Menurutnya, pertemuan TPID tersebut memiliki nilai strategis karena dapat menjadi ruang komunikasi dan pertukaran informasi antardaerah. Melalui forum tersebut, setiap daerah berkesempatan membangun kerja sama untuk saling memenuhi kebutuhan pasokan pangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Gatot Sugiharto menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya diisi dengan diskusi, tetapi juga menghadirkan sejumlah narasumber untuk memberikan masukan dan rekomendasi terkait penguatan ketahanan pangan.
Rangkaian kegiatan mencakup diskusi panel mengenai strategi pengendalian inflasi dan pengelolaan pangan, serta pembahasan kerja sama antardaerah dengan sejumlah wilayah tetangga.
Kerja sama tersebut melibatkan Kabupaten Lebak, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Bogor sebagai upaya memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan ketahanan pangan serta memenuhi kebutuhan pasokan masing-masing daerah.
Pada kesempatan yang sama, turut dilaksanakan penyerahan hibah kendaraan dari Bank Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
Melalui pertemuan tersebut, diharapkan koordinasi lintas sektor dan kerja sama antardaerah semakin kuat, sehingga Kabupaten Sukabumi dapat berkontribusi lebih besar dalam menjaga ketersediaan pangan, mengendalikan inflasi, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di Jawa Barat.***
Editor: M. Nabil
(IFU)
