Oleh: Dede Heri/ Sekretaris Jenderal Rumah Literasi Merah Putih
Bisnisnews.net – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis negara yang patut diapresiasi. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik sebagai investasi sumber daya manusia Indonesia di masa depan, tetapi juga dirancang untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha lokal, petani, peternak, hingga UMKM.
Namun, sebesar apa pun tujuan mulia sebuah program, keberhasilannya tetap ditentukan oleh integritas pelaksana di lapangan. Karena itu, MBG tidak boleh dipandang sekadar sebagai proyek distribusi makanan, melainkan sebagai instrumen pembangunan manusia dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Langkah evaluasi struktural yang telah dilakukan pemerintah pusat menjadi sinyal bahwa Presiden serius memastikan program ini berjalan sesuai tujuan. Evaluasi tersebut harus dimaknai sebagai upaya memperkuat tata kelola, bukan sekadar pergantian struktur organisasi. Sebab persoalan utama sering kali bukan terletak pada konsep program, melainkan pada praktik pelaksanaannya.
Di lapangan, masih muncul berbagai keluhan mengenai adanya oknum yang menjadikan MBG sebagai ruang mencari keuntungan pribadi. Program yang seharusnya menjadi sarana meningkatkan kualitas gizi anak bangsa justru berisiko bergeser menjadi ladang bisnis yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Jika kondisi ini dibiarkan, maka cita-cita besar MBG akan tereduksi menjadi sekadar proyek anggaran tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
Tidak sedikit pula laporan mengenai pelaksana teknis yang lebih tunduk pada kepentingan mitra tertentu dibanding menjalankan mekanisme yang telah diatur dalam petunjuk teknis. Ketika Kepala SPPG, tenaga ahli gizi, maupun unsur administrasi dan keuangan tidak lagi menjadikan regulasi sebagai pedoman utama, maka ruang penyimpangan akan semakin terbuka. Pada titik ini, negara harus hadir dengan pengawasan yang kuat dan tindakan tegas.
Momentum pergantian kalender akademik semestinya menjadi kesempatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Evaluasi tidak cukup hanya mengukur jumlah makanan yang tersalurkan atau besaran anggaran yang terserap, tetapi juga harus menilai sejauh mana manfaat ekonomi program benar-benar dirasakan masyarakat sekitar.
Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah petani lokal mendapatkan manfaat? Apakah UMKM dilibatkan secara adil? Apakah kualitas gizi yang diterima peserta didik sudah sesuai standar? Dan yang lebih penting, apakah seluruh pelaksana bekerja untuk kepentingan negara atau justru melayani kepentingan kelompok tertentu?
Struktur baru Badan Gizi Nasional (BGN) harus mampu menjawab pertanyaan tersebut dengan langkah konkret. Rekonstruksi tata kelola harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengawasan, transparansi pengadaan, hingga penegakan disiplin terhadap setiap pelaksana yang menyimpang dari aturan. Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang menjadikan MBG sebagai instrumen akumulasi keuntungan segelintir orang.
Program MBG lahir dari semangat membangun generasi yang sehat dan kuat. Karena itu, keberadaannya harus benar-benar berpihak kepada rakyat. Jangan sampai program yang dibangun dengan dana negara dan harapan besar masyarakat justru berubah menjadi kedok kapitalisme yang berlindung di balik jargon kesejahteraan rakyat.
MBG harus menjadi program yang mengenyangkan anak-anak Indonesia, menghidupkan ekonomi masyarakat, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap negara. Jika ada pihak yang mencoba membelokkannya dari tujuan tersebut, maka evaluasi, koreksi, dan penindakan harus dilakukan tanpa kompromi. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya keberhasilan sebuah program, melainkan masa depan generasi bangsa.***
Editor : M. Nabil
(DH)
