Bisnisnews.net – Desa Warungkiara jadi titik awal Reses Kedua Tahun Sidang 2026 anggota DPRD Kabupaten Sukabumi H. Junajah Jajah Nurdiansyah, http://S.Pd. dari Fraksi PDI Perjuangan.
Forum dikemas santai tapi fokus. Yang hadir lengkap: pengurus PAC PDI-P Warungkiara, pengurus ranting se-kecamatan, konstituen, sampai warga biasa. Satu meja, satu tujuan: ngobrol langsung soal kebutuhan riil.
Junajah datang sebagai wakil Dapil I yang cakupannya luas: Cisolok, Cikak, Palabuhanratu, Simpenan, Bantargadung, dan Warungkiara. Warungkiara dipilih buka reses karena jadi salah satu basis aspirasi padat.
Dalam sambutan, ia apresiasi kehadiran kader dan warga. Sekaligus buka laporan progres: program apa saja yang sudah dikawal lewat Pokok-Pokok Pikiran DPRD, hasil nyerap usulan Musrenbang tahun lalu.
Komitmennya tegas. Jadi dewan bukan cuma duduk di rapat. Harus turun, dengerin, catat, lalu kawal sampai jadi anggaran dan fisik di lapangan.
Hasil dialog, aspirasi warga Warungkiara mengalir deras. Isu klasik tapi krusial: perbaikan jalan desa dan jembatan yang rusak kena bencana.
Sektor ekonomi juga disuarakan. Warga minta dukungan lebih buat UMKM dan kelompok tani. Mulai akses permodalan, pelatihan, sampai kepastian pasar.
Bidang sosial nggak ketinggalan. Layanan kesehatan di puskesmas/pustu diminta ditingkatkan. Antrian, obat, dan tenaga medis jadi catatan.
Dunia pendidikan ikut bersuara. Banyak sekolah dan madrasah bangunannya rusak. Warga minta rehab prioritas biar anak-anak belajar nyaman.
Junajah mencatat semua tanpa tebang pilih. Dari infrastruktur, ekonomi, kesehatan, sampai pendidikan. Semua masuk daftar perjuangan.
“Reses ini merupakan bagian dari tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat untuk terus hadir dan mendengarkan kebutuhan masyarakat. Seluruh aspirasi yang disampaikan warga, pengurus partai, dan konstituen akan saya perjuangkan melalui pembahasan di DPRD Kabupaten Sukabumi agar dapat direalisasikan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah,” pungkas H. Junajah.
Mekanismenya jelas: aspirasi reses → dirumuskan jadi pokir DPRD → dorong ke Banggar & komisi → masuk RKPD/KUA-PPAS → jadi APBD. Itu jalur resmi kawal anggaran.
Ia juga tekankan, realisasi tetap lihat kemampuan keuangan daerah. Tapi minimal suara Warungkiara sudah terdengar dan punya posisi di meja pembahasan.
Bagi kader PDI-P, reses ini sekalian konsolidasi. Pengurus ranting dapat update program, warga dapat ruang curhat. Hubungan partai-warga jadi makin cair.
Harapannya satu: setelah reses, hubungan wakil rakyat dan masyarakat makin erat. Program pembangunan yang lahir dari reses benar-benar nyentuh kebutuhan, dan Warungkiara makin maju bareng Sukabumi.***
Editor : M. Nabil
(Aab)
