Bisnisnews.net – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki angkat bicara terkait tuntutan dari pengurus RT dan RW se-Kota Sukabumi yang mempertanyakan realisasi sejumlah program yang sebelumnya sempat disampaikan pemerintah daerah. Beberapa poin yang menjadi sorotan di antaranya dana abadi, dana kelurahan, hingga keberlanjutan program P2RW.
Ayep menegaskan, rencana pembentukan dana abadi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Ia menyebut penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD memiliki mekanisme pengawasan yang ketat dan berpotensi menjadi temuan pemeriksa apabila tidak sesuai aturan.
“Masalah dana abadi itu tidak mungkin dilaksanakan. Dari literatur dan kajian juga tidak memungkinkan. Kalau dipaksakan menggunakan APBD, nanti akan menjadi temuan BPK karena seluruh anggaran daerah pasti diperiksa,” kata Ayep.
Menanggapi persoalan dana kelurahan yang juga menjadi perhatian para pengurus RT dan RW, Ayep menilai tidak ada persoalan yang perlu diperdebatkan karena skema penggunaannya sudah memiliki regulasi yang jelas.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan campur tangan dalam pengelolaan dana tersebut.
“Dana kelurahan itu sudah ada mekanismenya. Saya tidak pernah mengintervensi penggunaan dana kelurahan,” ujarnya.
Sementara terkait program P2RW, Ayep mengatakan pemerintah daerah masih akan melihat dan mengevaluasi realisasi anggaran yang tersedia. Menurut dia, kebutuhan operasional kecamatan juga menjadi pertimbangan dalam pengalokasian anggaran.
“Untuk P2RW nanti kita lihat dan saya akan kejar realisasinya. Total anggarannya sekitar Rp9 miliar, sementara kebutuhan operasional kecamatan juga berada di angka yang hampir sama,” ungkapnya.
Sebelumnya, pengurus RT dan RW se-Kota Sukabumi menyampaikan penagihan terhadap sejumlah janji yang dinilai belum terealisasi, khususnya mengenai dana abadi, dana kelurahan, dan kelanjutan pelaksanaan program P2RW.***(RAF)
Editor : M. Nabil
