Bisnisnews.net – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 21/5/2026. Pertemuan tersebut secara khusus membahas dan menerima laporan terkait kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang dijadwalkan mulai berlaku efektif pada awal Juni mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah saat ini terus mematangkan persiapan teknis menjelang pemberlakuan kebijakan strategis tersebut.
“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” ucap Airlangga dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan di Istana Merdeka.
Selain fokus pada DHE, pemerintah juga tengah menyiapkan skema pelaksanaan ekspor untuk sejumlah komoditas strategis nasional, seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Guna memastikan implementasi berjalan tepat waktu dan tanpa hambatan, Menko Perekonomian menjelaskan bahwa seluruh instrumen regulasi pendukung kini sedang dituntaskan.
“Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan,” katanya.
Sebagai langkah antisipatif, pemerintah langsung bergerak cepat melakukan pendekatan kepada dunia usaha. Langkah sosialisasi dilakukan secara masif agar tidak terjadi disinformasi di lapangan.
“Sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 4, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah,” lanjutnya.
Menanggapi keterlibatan PT Danantara Sumber Daya Indonesia dalam ekspor komoditas strategis, Menko Airlangga secara khusus meminta para investor asing untuk tetap tenang dan menaruh kepercayaan penuh pada arah kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia. Ia memastikan bahwa regulasi baru ini tidak akan mengganggu operasional bisnis yang sudah berjalan.
“Yang pertama tentu tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing ya,” ujar Menko Airlangga menenangkan para investor.
Pemerintah juga akan menerapkan masa transisi untuk menguji efektivitas sistem baru ini agar berjalan selaras dengan aktivitas para eksportir.
“Dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam tiga bulan nanti kita fine tune sistemnya,” jelasnya.
Di samping mematangkan kebijakan ekspor, rapat internal bersama Presiden Prabowo tersebut juga merumuskan sejumlah langkah taktis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dinilai krusial mengingat situasi geopolitik dan perekonomian global yang masih diselimuti ketidakpastian.
Menurut Airlangga, salah satu langkah konkret yang diputuskan adalah perpanjangan masa kerja dari rumah (work from home) serta penyiapan stimulus ekonomi untuk mendongkrak performa kuartal kedua tahun ini.
“Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir. Maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” pungkasnya.
Melalui rangkaian kebijakan terukur ini, pemerintah menegaskan kembali komitmennya dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Fondasi ekonomi nasional diharapkan semakin kuat dengan memastikan devisa tetap terparkir di dalam negeri, arus ekspor tetap lancar, dan iklim investasi tetap kondusif bagi pelaku usaha.***
Editor : M. Nabil
(Sule)
