Bisnisnews.net || Pemerintah Kabupaten Sukabumi memutuskan mengakhiri masa tanggap darurat bencana pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung pada Selasa (10/3/2026). Setelah status darurat ditutup, penanganan bencana kini memasuki tahap transisi menuju pemulihan bagi warga terdampak.
Bupati Sukabumi Asep Japar menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak akan memperpanjang masa tanggap darurat, melainkan langsung memfokuskan langkah pada proses pemulihan, termasuk penanganan hunian warga serta rencana relokasi.
“Nggak, kita ini dulu, tutup dulu sampai hari ini. Dan mereka nanti menuju ke tahap transisi pemulihan itu ya,” ujar Asep Japar saat meninjau lokasi pengungsian, Selasa (10/3/2026).
Pergerakan tanah yang terjadi sejak 4 Maret 2026 tersebut menyebabkan kerusakan cukup luas di dua desa, yakni Desa Bantargadung dan Desa Bojonggaling. Berdasarkan data sementara, terdapat 121 rumah warga yang terdampak bencana.
Rinciannya, sebanyak 70 rumah mengalami kerusakan berat, 25 rumah rusak sedang, dan 18 rumah rusak ringan. Sementara delapan rumah lainnya berada dalam kondisi terancam akibat pergerakan tanah yang masih berpotensi terjadi.
Dampak bencana tidak hanya dirasakan oleh warga di sektor permukiman. Beberapa fasilitas umum juga mengalami kerusakan, di antaranya Pondok Pesantren Haryadul Fallah yang dilaporkan mengalami kerusakan berat, serta dua mushola dan satu majelis taklim di wilayah terdampak.
Pemerintah daerah saat ini tengah menyiapkan langkah relokasi bagi warga yang tinggal di area rawan. Namun lokasi relokasi tersebut masih harus melalui kajian teknis agar dipastikan aman untuk ditempati.
“Bayang-bayang lokasi sudah ada, tapi kita akan bermohon dulu nanti ke Pemprov Jawa Barat, dan setelah itu nanti dicek dulu apakah ini tanah bermasalah enggak. Harus dikaji oleh tim geologi agar ke depan aman,” jelas Asep.
Sebagai solusi sementara, pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan uang sewa rumah bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Bantuan sebesar Rp3 juta diberikan kepada setiap kepala keluarga untuk kebutuhan kontrakan selama enam bulan.
Total terdapat 135 kepala keluarga atau sekitar 477 jiwa yang terdampak bencana tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 121 kepala keluarga harus meninggalkan rumah mereka karena dinilai tidak lagi aman untuk dihuni.
Bupati menegaskan bahwa bantuan tersebut disalurkan secara langsung melalui rekening masing-masing penerima guna menghindari potensi penyalahgunaan.
“Uangnya sudah ditransfer semua masuk ke rekening masing-masing melalui BJB. Bahkan tadi saya menyarankan jangan sampai ada yang seolah-olah calo. Bila perlu BJB-nya kita hadirkan di kecamatan,” tegasnya.
Meski status tanggap darurat telah berakhir, pemerintah daerah bersama tim gabungan masih terus melakukan pendataan di lapangan karena kondisi dan data korban masih dapat berubah.
Berbagai bantuan logistik juga terus disalurkan untuk memenuhi kebutuhan warga, mulai dari paket sembako, makanan tambahan bergizi, susu formula, kasur lipat, hingga perlengkapan sanitasi khusus bagi perempuan dan lansia.
Di sisi lain, Bupati Sukabumi juga mengingatkan jajaran pejabat di lingkungan pemerintah daerah untuk tetap waspada terhadap potensi bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu.
“Saya menekankan kalau misalkan masih bisa ditunda, tunda. Di tempat saja. Takutnya ada bencana,” pungkasnya.***(RAF)
Editor : M. Nabil
