Bisnisnews.net – DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat paripurna untuk membahas sejumlah kebijakan strategis daerah. Sidang dipimpin Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali dan diikuti unsur pimpinan, anggota dewan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Ada empat agenda utama yang dibahas dalam paripurna kali ini. Meliputi persetujuan Raperda Penyandang Disabilitas, persetujuan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026, penyampaian nota pengantar Bupati tentang penyertaan modal, serta penyampaian nota pengantar usulan inisiatif DPRD untuk perubahan Raperda Ketenagakerjaan.
Menurut Budi Azhar Mutawali, dari empat agenda tersebut dua di antaranya telah disetujui bersama antara DPRD dan pemerintah daerah setelah melalui proses pembahasan di alat kelengkapan dewan.
Sedangkan dua agenda sisanyanmasih akan diproses lebih lanjut. Pembahasannya akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Budi menekankan, setiap pembahasan dilakukan secara komprehensif agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran. Ia berharap regulasi yang lahir bisa menjawab persoalan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan di Kabupaten Sukabumi.
“Kami berharap setiap tahapan pembahasan dapat menghasilkan regulasi dan kebijakan yang berkualitas, berpihak kepada kepentingan masyarakat, serta menjadi landasan dalam memperkuat pembangunan daerah,” ujarnya pada Kamis (6/8/2026).
Lebih lanjut, ia menyatakan DPRD berkomitmen menjalankan tiga fungsi utama secara maksimal, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Hal itu dilakukan melalui pembahasan kebijakan-kebijakan strategis demi mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.***
Editor : M. Nabil
(Aab)
