Bisnisnews.net – Pembenahan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi menjadi salah satu perhatian Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki. Ia meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) menjalankan tugas sesuai aturan, menjaga integritas, serta meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja.
Ayep menegaskan, pemerintah telah memberikan berbagai hak kepada pegawai, mulai dari gaji bulanan, tunjangan kinerja (tukin) hingga fasilitas pendukung kedinasan. Karena itu, pemenuhan hak tersebut harus dibarengi dengan tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban sebagai aparatur negara.
Ia mengingatkan agar tidak ada ASN yang memanfaatkan jabatan maupun fasilitas kedinasan untuk kepentingan di luar ketentuan.
“Jadi pegawai negeri itu sudah mendapatkan gaji bulanan, tukin, tunjangan kinerja, SPJ sudah. Jangan neko-neko yang macam-macam,” tegas Ayep Zaki.
Lebih lanjut, Ayep menyampaikan bahwa mewujudkan pemerintahan yang bersih tidak cukup hanya mengandalkan kepemimpinan kepala daerah. Diperlukan kesungguhan seluruh jajaran birokrasi untuk menerapkan prinsip integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.
Untuk itu, ia meminta sekitar 60 perangkat daerah di lingkungan Pemkot Sukabumi memiliki komitmen yang sama dalam mendukung pembenahan tata kelola pemerintahan.
“Semua perangkat daerah, 60 perangkat daerah harus ikut bersama-sama. Saya sebagai pemimpin, saya komando,” ujarnya.
Tak hanya menyoroti integritas, Ayep juga menaruh perhatian terhadap kedisiplinan ASN, khususnya dalam memenuhi kewajiban absensi. Ia menginginkan tingkat kehadiran pegawai terus ditingkatkan dengan target melampaui 95 persen.
Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan kehadiran menjadi salah satu indikator penting dalam membangun budaya kerja yang tertib di lingkungan pemerintahan.
“Mulai dari absensi, tidak boleh ada yang tidak absensi. Harus di atas 95 persen. Kalau sudah di atas 95 persen, ya itu kita bereskan seluruhnya,” ungkapnya.
Ayep menambahkan, kedisiplinan tidak boleh hanya sebatas memenuhi administrasi kehadiran. Setiap ASN juga harus mampu menunjukkan tanggung jawab melalui pelaksanaan pekerjaan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam proses pembenahan tersebut, ia membuka ruang pendampingan bagi perangkat daerah maupun pegawai yang belum memahami cara menerjemahkan kebijakan dan arahan pimpinan ke dalam program kerja.
Ia memastikan akan memberikan bimbingan agar seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama dalam mewujudkan pemerintahan yang tertib, bersih, dan berintegritas.
“Kalau tidak bisa menjabarkan, nanti saya tuntun, saya arahkan,” pungkasnya.***(RAF)
Editor: M. Nabil
