Bisnisnews.net – Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sukabumi, Bayu Permana, menyoroti adanya ketidakselarasan antara tema pembangunan daerah dengan struktur anggaran dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukabumi, Rabu (5/8/2026).
Rapat pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 itu dihadiri Sekda Kabupaten Sukabumi, tim perangkat daerah, serta perwakilan fraksi-fraksi DPRD lainnya. Bayu hadir sebagai Ketua Fraksi PKB sekaligus anggota Banggar.
Dalam forum tersebut Bayu menilai secara umum dokumen Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 menunjukkan indikator makro daerah yang cukup baik.
Berdasarkan evaluasi terhadap tahun 2025, sebagian besar indikator makro tersebut berada di tren positif dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya.
Ia juga mencatat arah pembangunan Kabupaten Sukabumi 2026 sudah dirumuskan dengan lima fokus utama: penguatan tata kelola pemerintahan, pengembangan agroindustri, penguatan sektor pariwisata, peningkatan kualitas SDM, dan pembangunan infrastruktur.
Namun Bayu menilai fokus tersebut belum terlihat jelas dalam struktur belanja di dokumen perubahan anggaran.
“Tema pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2026 adalah penguatan agroindustri dan pariwisata. Tetapi dalam ringkasan perubahan anggaran belum terlihat adanya tambahan anggaran untuk agroindustri, tambahan anggaran untuk pariwisata, maupun peningkatan belanja produktif yang secara eksplisit diarahkan pada dua sektor itu,” kata dia.
Menurutnya, jika tidak ada dukungan anggaran, dikhawatirkan tema pembangunan hanya menjadi tulisan di dokumen perencanaan tanpa bisa diimplementasikan secara nyata di lapangan.
Selain soal belanja, Bayu juga mengkritisi adanya penurunan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam dokumen perubahan KUA-PPAS.
Data yang ia paparkan menunjukkan realisasi IKLH 2025 sebesar 69,87, sementara target 2026 justru turun menjadi 66,15. Artinya ada selisih penurunan sekitar 3,72 poin dari capaian tahun sebelumnya.
Bayu menilai penurunan itu bertentangan dengan komitmen Pemkab untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan.
“Jika tahun 2025 sudah mencapai 69,87, seharusnya target pada 2026 minimal dipertahankan atau ditingkatkan. Penurunan target ini tidak selaras dengan semangat menjaga kualitas lingkungan hidup,” ujarnya.***
Editor : M. Nabil
(Aab)
