Bisnisnews.net – Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Sukabumi masih membutuhkan sejumlah penyempurnaan. Selain kelengkapan infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola kawasan juga menjadi pekerjaan yang perlu mendapat perhatian.
Salah satu kebutuhan yang disuarakan nelayan adalah pembangunan dermaga tambat labuh di KNMP Pantai Ujunggenteng, Desa Ujunggenteng, Kecamatan Ciracap, serta Pantai Muara Cikaso Kesik Urug, Desa Buniasih, Kecamatan Tegalbuleud.
Aspirasi tersebut mendapat perhatian Anggota Komisi IV DPR RI, drh. Slamet. Ia menyatakan akan berupaya mengomunikasikan dan mengawal berbagai masukan yang disampaikan masyarakat agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
Hal itu disampaikan Slamet setelah mengikuti kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) di Pantai Palangpang, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Rabu (4/11/2026).
Menurut Slamet, kehadiran KNMP telah membawa perubahan positif bagi kawasan pesisir. Penataan lingkungan serta pembangunan sejumlah fasilitas penunjang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha perikanan.
“Pertama, dengan adanya pembangunan KNMP ini minimal secara sarana prasarana mereka cukup terbantu. Dibuang secara rapi, ada beberapa ruko, dan fasilitas pendukung lainnya. Dari sisi peningkatan fasilitas, ini jauh lebih besar,” ujar Slamet.
Kendati demikian, ia mengingatkan agar pembangunan KNMP tidak berhenti pada penyediaan fasilitas fisik. Setiap sarana yang dibangun perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh nelayan.
Kebutuhan Infrastruktur Jadi Perhatian
Slamet mengatakan, persoalan belum tersedianya dermaga tambat labuh di dua kawasan KNMP tersebut sebelumnya telah disampaikan nelayan saat dirinya melakukan peninjauan ke lapangan.
Masukan itu, kata dia, akan menjadi salah satu bahan evaluasi untuk mendorong penyelesaian kekurangan fasilitas di kawasan pesisir tersebut.
“Kemarin saya ke sana dan keluhan itu menjadi salah satu masukan yang diterima. Nanti pelan-pelan akan kita coba tindak lanjuti. Yang penting kita komunikasi terus, mudah-mudahan satu demi satu permasalahan ini bisa terjawab,” jelasnya.
Ia berharap koordinasi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait terus terjalin sehingga kebutuhan infrastruktur yang belum terpenuhi dapat dicarikan solusinya secara bertahap.
Kapasitas Pengelola Perlu Ditingkatkan
Selain infrastruktur, Slamet turut menekankan pentingnya pembenahan tata kelola koperasi yang menjadi bagian dari pengembangan KNMP.
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) tersebut, koperasi harus dikelola dengan prinsip kelembagaan yang benar. Pengurus dan pelaku usaha yang terlibat juga perlu dibekali kemampuan manajerial agar mampu menjalankan kegiatan ekonomi secara profesional.
“Di sini kan ada koperasi. Saya melihat konsep manajemen koperasinya yang harus terus di-upgrade. Bagaimanapun teman-teman pelaku usaha ini punya latar belakang yang mungkin tidak mendalami koperasi. Selalu saya sampaikan, jangan sampai koperasi ini sebenarnya adalah korporasi yang ‘berbaju’ koperasi, sehingga memang harus dididik,” kata Slamet.
Ia menilai, peningkatan kapasitas SDM menjadi faktor penting agar berbagai dukungan pemerintah, termasuk akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Slamet mengingatkan, pembangunan sarana dan bantuan permodalan tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak diimbangi kemampuan pengelola dalam menjalankan usaha dan mengembangkan koperasi.
“Ide-idenya sudah bagus. Kalau ada kekurangan, SDM pengelolanya yang tinggal ditingkatkan. Tidak akan ada artinya pemerintah memberikan dukungan KUR atau bantuan lainnya kalau SDM-nya tidak ditingkatkan. Makanya aspek ini yang terus kita dorong,” pungkasnya.
Ia berharap KNMP di Kabupaten Sukabumi dapat berkembang sebagai kawasan ekonomi pesisir yang tidak hanya didukung infrastruktur memadai, tetapi juga memiliki kelembagaan yang kuat dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan.***(RAF)
Editor: M. Nabil
