Bisnisnews.net – Aliansi Mahasiswa Pemuda Pemantau Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal AMP2K Madina menggelar aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri, Jakarta. Mereka mendesak Kapolri bertindak tegas terhadap maraknya PETI di Madina.
Aksi difokuskan pada aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Lingga Bayu dan Kecamatan Batang Natal yang dinilai sudah berlangsung lama dan meresahkan.
Koordinator Aksi, Noprianda Ramadhan Nasution mengatakan, PETI telah menimbulkan kerusakan lingkungan serius. Hutan rusak, sungai tercemar, dan ekosistem terdegradasi.
“Selain itu aktivitas ini juga meningkatkan potensi bencana ekologis. Sudah ada korban jiwa akibat kecelakaan tambang,” ujar Noprianda dalam orasinya.
AMP2K Madina juga menyoroti dampak sosial. Di Lingga Bayu, konflik antar warga mulai muncul. Ketertiban dan keamanan masyarakat terganggu akibat perebutan lahan tambang.
Dalam orasi, massa menyampaikan dugaan adanya keterlibatan jaringan dalam PETI. Mulai dari pemodal, pemasok BBM, hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan.
Mereka meminta seluruh dugaan tersebut diusut secara profesional dan independen. Proses hukum harus berdasarkan alat bukti yang sah dan tanpa pandang bulu.
“Kami hadir di Mabes Polri untuk meminta negara benar-benar hadir. Jangan biarkan hukum kalah oleh kepentingan segelintir pihak,” tegas Noprianda.
Sebagai bentuk keseriusan, AMP2K Madina menyerahkan dokumen pengaduan masyarakat Dumas kepada Mabes Polri. Dokumen berisi data dan informasi dugaan pelanggaran.
Ada 4 tuntutan utama. Pertama, memberantas PETI di Lingga Bayu dan Batang Natal. Kedua, mengusut seluruh rantai bisnis ilegal. Ketiga, evaluasi kinerja aparat penegak hukum di Madina. Keempat, proses dugaan keterlibatan oknum secara transparan.
AMP2K menegaskan aksi ini adalah hak konstitusional. “Hutan bukan warisan untuk dirusak, sungai bukan tempat menampung limbah, dan hukum tidak boleh tunduk kepada pelaku kejahatan lingkungan,” pungkasnya.***
Editor : M. Nabil
(Aab)
