Bisnisnews.net – Pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu menjadi salah satu tantangan fiskal Pemerintah Kota Sukabumi. Setelah dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak lagi diberikan, Pemkot kini harus menyiapkan dana sekitar Rp39 miliar setiap tahun untuk menopang kepesertaan BPJS Kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC).
Kondisi tersebut mendapat perhatian Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Agus Samsul. Ia berharap pemerintah provinsi dapat kembali memberikan bantuan agar beban pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat tidak sepenuhnya ditanggung oleh APBD Kota Sukabumi.
Agus menegaskan, keberlangsungan UHC harus menjadi perhatian pemerintah daerah karena program tersebut berkaitan langsung dengan hak masyarakat kurang mampu untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
“Kita tetap masih mengalokasikan anggaran untuk BPJS UHC itu harus dipertahankan. Saya sebagai anggota Komisi III dari Fraksi PKB tetap bersuara UHC itu harus dipertahankan, (meski) anggaran per tahun itu kurang lebih Rp39 miliar per tahunnya,” kata Agus, Jumat (13/11/2026).
Ia mengungkapkan, sebelumnya Pemkot Sukabumi memperoleh dukungan dana dari Pemprov Jawa Barat lebih dari Rp15 miliar setiap tahun. Bantuan tersebut digunakan untuk membantu pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat penerima bantuan iuran (PBI).
Namun, setelah dukungan tersebut tidak lagi dikucurkan, pemerintah kota harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan program UHC.
Agus berharap Pemprov Jawa Barat mempertimbangkan kembali pemberian bantuan tersebut apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan.
“Kalau ada bantuan dari provinsi itu sebesar Rp15 miliar lebih (setiap tahunnya). Baiknya sih pemerintah provinsi, kalau ada anggarannya kucurkan lagi lah,” tuturnya.
Mengenai penyebab penghentian bantuan, Agus mengaku belum mengetahui secara pasti kebijakan yang mendasarinya. Ia menduga hal tersebut berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran serta berkurangnya dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
“Saya juga kurang tahu persis ya (alasan pencabutan Rp15 miliar oleh Pemprov), efisiensi mungkin ya, mungkin efek dari pengurangan TKD juga dari pusat. Karena Pak Gubernur juga fokus ke infrastruktur, jadi ke daerah-daerah untuk PBI itu di-stop, gitu. Mungkin ya,” terangnya.
Lebih lanjut, Agus menilai hilangnya dukungan anggaran dari provinsi turut memengaruhi ruang gerak keuangan Pemkot Sukabumi. Sebab, dana yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur kini harus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan jaminan kesehatan.
Menurutnya, apabila bantuan lebih dari Rp15 miliar tersebut kembali tersedia, pemerintah kota memiliki peluang untuk mengoptimalkan anggaran bagi kebutuhan masyarakat lainnya, termasuk perbaikan jalan di sejumlah wilayah.
“Dampaknya besar juga, kalau ada dari bantuan dari provinsi sebesar Rp15 miliar lebih itu, kita mungkin bisa membangun infrastruktur, bisa dialihkan infrastruktur, gitu kan. Jadi kebutuhan di wilayah, perbaikan jalan-jalan pun tidak akan susah, juga nggak ada wacana pinjam-pinjam (keuangan lagi),” tegas Agus.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah kota dan provinsi dapat terus diperkuat, sehingga pembiayaan program kesehatan masyarakat tetap terjaga tanpa mengurangi kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan lainnya.
Dengan demikian, keberlanjutan UHC di Kota Sukabumi diharapkan tetap berjalan, sementara dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi dapat kembali menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjamin akses kesehatan masyarakat kurang mampu.***(RAF)
Editor: M. Nabil
