Bisnisnews.net – Pemerintah Kota Sukabumi menilai penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam membangun kehidupan yang harmonis, aman, dan berkeadilan.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana saat menghadiri Penandatanganan Maklumat Sinergitas Lintas Sektoral Kepatuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha Provinsi Jawa Barat di The Papandayan Hotel, Kota Bandung, Selasa (28/7/2026). Bobby hadir mewakili Wali Kota Sukabumi.
Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia itu dihadiri Menteri Hak Asasi Manusia RI Natalius Pigai, jajaran Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM RI, pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Barat, unsur pengadilan, TNI, Polri, pelaku usaha, komunitas, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Bobby mengatakan, penandatanganan maklumat tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia di berbagai aspek kehidupan.
“Penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi dalam membangun ruang sosial yang saling menghargai, saling memberi kesempatan, dan mengedepankan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat,” kata Bobby.
Menurutnya, implementasi nilai-nilai HAM harus dimulai dari lingkungan masyarakat melalui peningkatan edukasi dan sosialisasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Upaya tersebut dinilai penting agar setiap warga memahami hak sekaligus kewajibannya sehingga mampu menciptakan kehidupan yang rukun di tengah keberagaman.
Ia menambahkan, semangat kolaborasi yang dibangun melalui maklumat tersebut diharapkan semakin memperkuat persatuan serta mendorong terciptanya pelayanan publik dan kehidupan sosial yang menghormati martabat setiap warga negara.
“Penandatanganan maklumat ini juga menjadi simbol komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan setiap warga memperoleh perlindungan dan penghormatan atas hak-haknya secara adil,” tandasnya.
Bobby menegaskan, penghormatan terhadap hak asasi manusia harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat terus terjaga, sekaligus menciptakan kehidupan bermasyarakat yang damai, inklusif, dan saling menghormati.***(RAF)
Editor : M. Nabil
