Bisnisnews.net – Pemerintah Kota Sukabumi terus mencari berbagai cara untuk menurunkan angka pengangguran yang masih berada di atas rata-rata Jawa Barat. Salah satu langkah yang kini didorong adalah memperluas kesempatan kerja ke luar negeri melalui kerja sama dengan perusahaan penempatan pekerja migran.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sukabumi pada 2026 mencapai 8,19 persen atau sekitar 29.871 orang. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan TPT Jawa Barat yang tercatat sebesar 6,77 persen.
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menegaskan, persoalan pengangguran menjadi salah satu pekerjaan rumah yang mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, penanganan pengangguran akan berjalan beriringan dengan upaya menekan angka kemiskinan ekstrem dan stunting melalui dukungan anggaran pemerintah daerah.
“Pengangguran di Kota Sukabumi cukup tinggi, yaitu 8,1 persen. Ini menjadi fokus kita untuk menyelesaikannya bersama kemiskinan ekstrem dan stunting lewat intervensi APBD,” kata Ayep, Selasa (28/7/2026).
Ayep melihat peluang bekerja di luar negeri masih terbuka luas karena sejumlah negara masih membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia. Kesempatan tersebut dinilai dapat dimanfaatkan masyarakat, khususnya usia produktif, untuk memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang lebih tinggi.
Untuk mendukung langkah itu, Pemkot Sukabumi telah menggandeng empat Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) sebagai mitra dalam proses penyaluran tenaga kerja ke berbagai negara tujuan.
“Iya, strateginya kita sudah bekerja sama, paling tidak sudah ada empat P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) yang bekerjasama,” sebutnya.
Ayep menjelaskan, pekerja migran di sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, Kuwait, Kanada, dan Turki berpeluang memperoleh pendapatan sekitar Rp30 juta hingga Rp35 juta per bulan. Namun, biaya penempatan yang berkisar antara Rp25 juta hingga Rp70 juta masih menjadi tantangan bagi sebagian calon pekerja.
Menurutnya, pembiayaan tersebut sebenarnya dapat dipenuhi melalui fasilitas pinjaman perbankan. Akan tetapi, tidak sedikit calon pekerja migran yang terkendala riwayat kredit bermasalah atau SLIK sehingga tidak memenuhi syarat memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Sehingga dengan bermasalahnya BI checking ini, tidak bisa mengakses pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) program penempatan pekerja migran,” ujar Ayep.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemkot Sukabumi tengah menyiapkan alternatif pembiayaan melalui koperasi maupun dukungan APBD agar masyarakat yang memenuhi persyaratan tetap memiliki kesempatan bekerja di luar negeri.
“Sehingga kita harus ada solusi untuk mencari melalui koperasi ataupun juga intervensi dari APBD bagi pekerja migran,” paparnya.
Ia menjelaskan, sekitar 95 persen kebutuhan biaya penempatan akan diupayakan melalui pembiayaan dari lembaga keuangan atau koperasi. Sementara sisanya, sekitar 5 hingga 10 persen, tetap ditanggung calon pekerja sebagai bentuk komitmen selama mengikuti pelatihan bahasa dan keterampilan sebelum diberangkatkan.
Ayep menambahkan, pemerintah daerah telah menyampaikan persoalan regulasi serta skema pembiayaan tersebut kepada kementerian terkait agar pelaksanaannya di daerah memiliki dasar hukum yang jelas.
Di akhir keterangannya, Ayep mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran bekerja ke luar negeri melalui jalur yang tidak resmi. Ia meminta setiap calon pekerja migran terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi untuk memastikan legalitas perusahaan penempatan.
“Tolong seluruh calon pekerja migran datang dulu ke Disnaker. Kita akan layani dan cek agen yang memberangkatkannya. Kalau legal, pengurusannya jauh lebih mudah dan ada jaminan asuransi serta perlindungan resmi dari negara,” tegas Ayep.***(RAF)
Editor : M. Nabil
