Bisnisnews.net – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sejumlah penyesuaian dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah penghentian sementara distribusi makanan selama masa libur sekolah.
Wakil Kepala BGN yang juga Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil seiring dengan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di berbagai daerah. Menurutnya, penghentian distribusi selama liburan dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan penataan program sekaligus mengoptimalkan penggunaan anggaran.
“Melalui kebijakan ini, terdapat potensi efisiensi yang cukup besar dari sisi pemberian insentif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” ujarnya dalam keterangan kepada media, Kamis (18/6/2026).
Berdasarkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026, distribusi MBG tidak dilakukan selama periode libur sekolah yang berlangsung mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Ketentuan tersebut juga berlaku pada hari libur nasional, hari besar keagamaan, hari libur khusus daerah, serta akhir pekan.
Selain menghentikan distribusi sementara, BGN juga melakukan evaluasi terhadap sistem insentif bagi SPPG. Selama ini, setiap dapur MBG menerima insentif dengan nominal yang sama, meskipun jumlah penerima manfaat di setiap wilayah berbeda-beda. Ke depan, pemerintah akan menerapkan skema yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan jumlah penerima manfaat dan kondisi wilayah operasional.
Di sisi lain, BGN juga melakukan peninjauan ulang terhadap kelompok sasaran penerima manfaat. Hasil evaluasi menunjukkan sejumlah sekolah di Pulau Jawa dinilai telah memiliki kondisi gizi yang lebih baik sehingga tidak lagi menjadi prioritas utama program. Anggaran yang tersedia selanjutnya akan difokuskan kepada kelompok yang lebih membutuhkan, seperti masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
Kebijakan tersebut memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan program MBG dan meminta pemerintah meningkatkan transparansi serta pengawasan penggunaan anggaran.
Di tengah berbagai masukan tersebut, dukungan terhadap program MBG tetap datang dari berbagai pihak. Salah satunya dari Muhammadiyah melalui Badan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah (BPPGM). Organisasi tersebut menegaskan komitmennya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Direktur BPPGM, M. Nurul Yamin, menilai Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas generasi muda Indonesia. Menurutnya, program tersebut merupakan investasi jangka panjang yang dapat berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.
Melalui berbagai langkah evaluasi dan penyesuaian yang sedang dilakukan, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih tepat sasaran, efektif, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.***
Editor : M. Nabil
(IFU)
