Bisnisnews.net || Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, resmi mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp 2 triliun kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB). Langkah berani ini diambil guna menyelamatkan sejumlah proyek infrastruktur strategis di tengah merosotnya kondisi fiskal daerah tahun 2026.
Keputusan tersebut dipicu oleh penurunan signifikan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat ke Jawa Barat yang mencapai Rp 2,458 triliun. Penyusutan anggaran ini dinilai memangkas ruang gerak belanja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar secara drastis.
Dedi menegaskan bahwa pinjaman ini merupakan strategi jangka pendek yang terukur. Ia menjamin beban finansial ini tidak akan menjadi warisan berkepanjangan bagi kepemimpinan selanjutnya.
“Saya jujur saja, tahun ini mengajukan pinjaman Rp 2 triliun. Tetapi ini hanya berlaku selama saya memimpin untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang besar,” tegas Dedi saat memberikan keterangan di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (26/2/2026).
Dana segar tersebut diproyeksikan untuk memecah kebuntuan kemacetan di beberapa titik krusial di Jawa Barat. Fokus utama alokasi dana meliputi. Pembangunan Underpass dan Flyover, salah satu target utama adalah penguraian macet di kawasan Cimahi.
“Nanti Cimahi tidak macet lagi karena akan ada underpass. Ini proyek besar yang harus tetap berjalan demi mobilitas masyarakat,” tambah Dedi.
Selain itu, pemprov Jabar juga akan melakukan Pembebasan lahan Pembangunan jalan baru di kawasan Padalarang yang dijadwalkan mulai berjalan pada April 2026. Guna membuka Jalur baru. Rencananya akan menghubungkan, terminal whoosh, melingkari Kota Baru Parahyangan hingga Cipatat.
Rencana pengajuan pinjaman ini telah sampai ke meja legislatif. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, mengonfirmasi bahwa pihak dewan telah menerima surat pengajuan resmi dari gubernur untuk segera ditindaklanjuti.
“Tadi juga disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa kemungkinan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan pinjaman daerah. Suratnya memang sudah disampaikan ke DPRD,” ujar Iswara.
Langkah ini dipandang sebagai upaya darurat agar pembangunan tidak mangkrak meski terjadi defisit pada dana transfer pusat. Kini, publik menunggu koordinasi lebih lanjut antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan penggunaan dana tersebut transparan dan tepat sasaran.***
Editor : M. Nabil
(Sule)
