Bisnisnews.net || Rapat Pimpinan Pemerintah Kota Sukabumi yang berlangsung Kamis, 26 Februari 2026, di Oproom Setda menjadi forum penegasan arah kebijakan kinerja dan fiskal tahun berjalan. Fokus utama tak hanya pada evaluasi, tetapi juga memastikan seluruh indikator strategis bergerak dalam satu tarikan napas.
“Sebanyak 26 indikator kinerja harus saling terhubung dan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Target minimal nilai 80 harus menjadi standar kolektif,” tegas Ayep Zaki saat memimpin rapat yang turut dihadiri Wakil Wali Kota Bobby Maulana, Asisten Daerah Andang Tjahjandi, para asisten, kepala perangkat daerah, serta sekretaris OPD.
Dalam sesi pemaparan, tiga perangkat daerah dinilai menonjol dalam penyajian Key Performance Indicator (KPI), yakni RSUD R. Syamsudin, S.H., Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
RSUD menekankan penguatan tata kelola berbasis indikator dan optimalisasi aset sebagai motor peningkatan pendapatan. Selain fungsi layanan kesehatan, rumah sakit daerah ini juga menjadi kontributor terbesar PAD. Strategi efisiensi operasional dan profesionalisme pengelolaan keuangan menjadi prioritas 2026.
Dinas Kesehatan memaparkan 253 inovasi yang telah dikunci dalam keputusan resmi dan dijalankan sejak awal tahun.
Penanganan stunting menjadi agenda prioritas melalui pendekatan berbasis data dan pemetaan sasaran. Sebanyak 232 balita di bawah dua tahun menjadi fokus intervensi gizi spesifik seperti telur dan susu, disertai intervensi sensitif pada aspek sanitasi, air bersih, rumah layak huni, hingga penguatan ekonomi keluarga. Pendekatan lintas perangkat daerah diterapkan agar hasilnya berkelanjutan.
Sementara itu, Disdukcapil melaporkan lebih dari 10.000 dokumen kependudukan telah diterbitkan hingga Januari dari target 122.602 dokumen sepanjang tahun. Indeks kepuasan masyarakat menunjukkan tren baik, dengan target reformasi birokrasi naik menjadi 78 persen. Disdukcapil juga menambah 15 inovasi layanan serta memperluas integrasi data ke 14 OPD.
Layanan jemput bola bagi penyandang disabilitas dilakukan lima kali sepanjang Januari. Perangkat daerah ini ditegaskan tidak memiliki objek PAD karena fokus pada pelayanan publik.
Dalam arahannya, wali kota juga menyoroti optimalisasi aset daerah, termasuk penggilingan padi di bawah DKP3 berkapasitas 10 ton per hari atau 250 ton per bulan.
“Aset tersebut kita proyeksikan menghasilkan keuntungan hingga Rp1,4 miliar per tahun dengan skema operasional maksimal lima pekerja dan sistem penggajian harian,” ujarnya.
Dari sisi fiskal, target PAD 2026 dipatok Rp650 miliar, meningkat dari realisasi sebelumnya Rp491,9 miliar. Realisasi Januari mencatat pertumbuhan 16 persen secara year on year, dengan 19 perangkat daerah sebagai penyumbang dan RSUD sebagai kontributor utama.
“Nah, apabila target tidak tercapai, evaluasi harus dilakukan dari lima aspek utama, yaitu sumber daya manusia, manajemen, material pendukung, sistem atau mesin, serta anggaran. Kontrol berkala terhadap capaian akan saya lakukan secara konsisten,” tandas Ayep.
BPKPD ditargetkan menaikkan PAD 23 persen menjadi Rp160,6 miliar dari sebelumnya Rp133,65 miliar, dengan realisasi Januari mencapai Rp10 miliar. Percepatan PBB-P2 pun direncanakan melalui pelimpahan pengelolaan teknis kepada camat untuk memperkuat koordinasi kewilayahan.
Data menunjukkan Lembursitu mencatat lonjakan realisasi 145 persen, sementara Cikole, Warudoyong, Baros, dan Cibeureum memperlihatkan tren peningkatan positif.
Rapim juga ditandai peluncuran Air Minum Dalam Kemasan TBW Kota Sukabumi sebagai upaya diversifikasi sumber PAD dan penguatan produk lokal.
Melalui forum ini, Pemerintah Kota Sukabumi menegaskan komitmen menjaga stabilitas fiskal, memperkuat tata kelola berbasis kinerja, serta mendorong inovasi berkelanjutan sepanjang 2026.***(RAF)
Editor : M. Nabil
