Bisnisnews.net ||™Dampak bencana pergerakan tanah yang terjadi pada Desember 2024 di Kabupaten Sukabumi masih membayangi kehidupan warga hingga kini. Di Desa Lembursawah, Kecamatan Pabuaran, ratusan keluarga belum sepenuhnya pulih dari situasi darurat yang memaksa mereka meninggalkan rumah.
Sebanyak 292 kepala keluarga terdampak dalam peristiwa tersebut. Salah satunya Yanti Susanti (52), yang kini harus kembali menghuni rumah lamanya setelah masa tinggal di hunian sementara (huntara) Kampung Puncak Bitung berakhir.
“Kemarin sudah selesai tinggal di huntara. Sekarang saya harus kembali lagi ke rumah asal yang sudah rusak dan miring,” ujarnya, Kamis (19/2/2026).
Bersama lima anggota keluarganya, Yanti bertahan di rumah yang kondisinya memprihatinkan. Bangunan tampak miring, atap bocor, dan struktur rumah tak lagi kokoh. Ancaman lain datang dari bongkahan batu besar sisa pergerakan tanah yang posisinya berada di atas rumahnya.
“Pergeseran tanah itu menyebabkan ada batu gede yang di atas itu takut jatuh apalagi posisi rumah saya dekat dengan batu itu. Itu yang dikhawatirkan. Apalagi kalau hujan ga tenang aja. Rumah udah pada bocor apalagi sekarang bulan puasa,” tuturnya.
Sementara itu, harapan untuk segera pindah ke hunian tetap masih belum terwujud. Sebanyak 70 unit rumah tahan gempa tipe RTG Riksa telah dibangun di Kampung Leuwimalang, Desa Lembursawah. Rumah-rumah tersebut diprioritaskan bagi warga dengan kategori kerusakan berat.
Namun hingga kini, bangunan tersebut belum dapat ditempati lantaran proses pembayaran dari pemerintah belum terealisasi.
“Untuk sekarang ingin secepatnya pemerintah itu mengeluarkan uang untuk 70 unit rumah supaya kami bisa menempatkan rumah yang baru,” harap Yanti.
Ketua Forum Masyarakat Desa Lembursawah, Randi Firmansyah, menjelaskan bahwa daftar penerima manfaat sudah ditetapkan dan lahan pun telah tersedia. Kendala utama hanyalah belum adanya pencairan anggaran untuk pembangunan tersebut.
“Yang 70 sudah ada listnya itu untuk yang rusak berat. Hari ini lahan yang disiapkan pihak desa sudah ada. Akan tetapi hunian yang baru dibangun belum bisa ditempati karena belum ada pembayaran dari pihak pemerintah,” ungkap Randi.
Ia menyebut total rumah terdampak mencapai sekitar 170 unit dengan 292 jiwa menjadi penyintas. Warga berharap 70 rumah yang telah rampung bisa segera dihuni, sembari menunggu pembangunan unit lainnya.
“Totalnya 170 rumah yang terdampak. Kami akan mengawal advokasi bagaimana pembangunan sampai akhir,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, menyampaikan bahwa pemerintah daerah sebelumnya telah mengajukan bantuan relokasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, pembangunan 70 unit rumah itu disebut tidak melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.
“Di sana sudah ada pembangunan (hunian tetap) ada 70 unit, tapi dari 70 unit itu tanpa sepengetahuan pemerintah daerah. Masyarakat ingin ada kepastian, karena tidak ada laporan pembangunan itu kita kan bingung pertanggungjawabannya,” kata Ade.
Ia menjelaskan, mekanisme yang lazim adalah dana bantuan ditransfer ke rekening masyarakat penerima manfaat, kemudian warga menunjuk pihak pelaksana pembangunan. Dalam kasus ini, rumah justru dibangun lebih dulu sebelum anggaran tersedia.
“Yang ngebangunnya ada PT ada CV, tapi enggak bilang dulu ke kita. Biasanya uang itu masuk ke rekening masyarakat, dari masyarakat mengajukan ke PT untuk dibangunkan, kalau ini kebalik dibangunkan dulu tapi uangnya belum ada. Makanya kita akan berusaha, pengusaha kasihan, masyarakat juga udah lama, apalagi sekarang menghadapi ramadan dan lebaran,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi kini menginstruksikan BPBD untuk kembali berkoordinasi dengan BNPB guna memastikan kejelasan pencairan anggaran. Pengajuan sebelumnya melalui skema Dana Siap Pakai (DSP) disebut berubah menjadi hibah.
“Oleh karena itu besok kita akan kejar lagi ke sana, karena dulu sudah diajukan DSP (Dana Siap Pakai), tapi dari sana berubah jadi berbentuk hibah, kita udah ajukan mungkin mengajukan di Februari 2025,” ungkapnya.
Ia menegaskan akan menelusuri alur dana bantuan tersebut agar segera ada kepastian bagi warga. “Kita pemda belum ada kabar nih karena uang itu harusnya masuk ke rekening masyarakat penerima manfaat, besok saya tugaskan BPBD ke BNPB untuk melihat betul atau tidak ini, kalau misalnya betul akan kita panggil orangnya kemudian kita akan komunikasi supaya bisa dibayar terlebih dahulu,” pungkasnya.***(RAF)
Editor : M. Nabil
