Bisnisnew.snet || Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKopUKM) terus mendorong transformasi pelaku usaha mikro agar mampu menembus rantai pasok industri yang lebih besar. Upaya tersebut diwujudkan melalui peluncuran program KUMITRA (Kemudahan Usaha Mikro Bermitra) oleh Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman di Gedung Juang ’45 Kota Sukabumi, Kamis (9/10/2025).
Program ini menjadi strategi konkret pemerintah dalam memperkuat ekosistem kemitraan antara usaha mikro dengan usaha besar, terutama bagi pelaku usaha yang dikelola oleh perempuan dan penyandang disabilitas.
“Selama ini, banyak pelaku usaha mikro yang hanya berfokus pada produksi, tanpa memiliki kepastian pasar. KUMITRA hadir untuk menjawab persoalan itu dengan menjembatani mereka pada sektor industri dan pasar yang lebih luas,” kata Maman.
Melalui KUMITRA, pelaku usaha mikro akan memperoleh pendampingan peningkatan kualitas produk serta jaminan pembeli (off-taker) yang memastikan produk mereka terserap oleh mitra usaha besar.
“Dengan adanya jaminan pasar, akses pembiayaan menjadi lebih terbuka. Lembaga keuangan akan lebih percaya karena produksi pelaku usaha mikro sudah memiliki pembeli yang pasti,” jelasnya.
Maman menegaskan, program ini juga merupakan bentuk kolaborasi lintas lembaga, dengan melibatkan Pemerintah Kota Sukabumi dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA). Menurutnya, sebagian besar pelaku usaha mikro berasal dari kalangan perempuan, sehingga perlu diberikan dukungan afirmatif agar mereka bisa berkembang.
“Ada amanah dari Presiden untuk memberikan ruang lebih bagi kelompok perempuan dan penyandang disabilitas agar terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi produktif,” ujarnya.
Selain itu, Maman juga meluruskan isu terkait anggaran Rp200 triliun yang sempat menimbulkan mispersepsi publik. Ia menegaskan bahwa dana tersebut bukan berasal dari KemenKopUKM, melainkan merupakan dana likuiditas dari Kementerian Keuangan melalui Bank Himbara, yang diarahkan untuk sektor produksi melalui skema Business to Business (B2B).
“Jadi ini bukan dana subsidi seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang plafonnya mencapai Rp300 triliun, melainkan mekanisme pembiayaan produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah,” papar Maman.
Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menyambut positif sinergi antar-kementerian dalam memperkuat posisi UMKM di level nasional.
“Program KUMITRA bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang pemerataan kesempatan ekonomi. Dengan kolaborasi seperti ini, kita membantu perempuan dan pelaku usaha kecil naik kelas dan lebih berdaya saing,” ujar Arifah.
Program KUMITRA diharapkan menjadi fondasi baru bagi lahirnya kemitraan yang saling menguntungkan antara pelaku usaha kecil dan industri besar, sekaligus mempercepat terwujudnya ekonomi inklusif di Indonesia.***(RAF)
Editor : M. Nabil
