Oleh : Dede Heri, Sekjen Rumah Literasi Merah Putih
Bisnisnews.net – Belakangan ini, lini masa kita dihangatkan oleh sebuah fenomena visual dari timur Indonesia. Film dokumenter investigatif berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita mendadak menjadi perbincangan hangat. Jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) hingga para akademisi ramai-ramai merayakan, mendiskusikan, dan menyebarkannya secara masif. Di warung kopi hingga ruang diskusi digital, film ini ditonton, dibedah, dan ditangisi.
Bagi masyarakat Papua, babi bukan sekadar ternak. Tradisi bakar batu dan pesta babi adalah manifestasi tertinggi dari relasi sosial, rekonsiliasi, dan penghargaan terhadap kehidupan. Secara kosmologis, ada jalinan spiritual yang mempertemukan manusia, alam, dan leluhur di sana. Film karya sutradara Cypri Paju Dale dan Dandhy Dwi Laksono ini berhasil menangkap getaran itu—sebuah potret antropologis yang eksotis sekaligus menyentuh.
Namun, di balik estetika budaya yang mengharu biru itu, ada sesuatu yang terasa mengganjal dalam nalar kritis kita.
Estetika Budaya vs Realitas yang Diamputasi
Sebagai sebuah karya, film yang diproduksi oleh Ekspedisi Indonesia Baru dan Watchdoc ini sah-sah saja memilih sudut pandang. Fokus utamanya adalah menyoroti dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa pembukaan lahan hutan adat seluas 2,5 juta hektare di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi untuk industri sawit dan tebu.Terkait pemilihan diksi yang radikal ini, sutradara Cypri Paju Dale dalam klarifikasinya di media menjelaskan:
“Barangkali sumber keberatan atas film ini adalah karena di dalamnya kami memakai istilah kolonialisme pada judul dan seluruh rangka analisis… film ini membuat kita harus menjawab pertanyaan apakah Indonesia memang melakukan penjajahan di Papua?
“Namun, ketika film ini diangkat sebagai representasi tunggal penderitaan Papua oleh jaringan NGO, kita berhak bertanya secara filosofis: mengapa ada realitas raksasa lain yang sengaja kabur di latar belakang?
Di tanah tempat tradisi pesta babi itu hidup, ada sebuah lubang menganga yang jauh lebih besar di Mimika. Namanya PT Freeport Indonesia. Selama lebih dari setengah abad, gunung-gunung emas di hulu Papua dikeruk, dikemas, dan diterbangkan ke seberang samudra, ke Amerika. Berdasarkan data historis, Freeport telah menambang miliaran ton bijih tembaga dan emas dari bumi Papua. Itu bukan sekadar eksploitasi alam, melainkan sebuah luka ontologis—sebuah pemisahan paksa antara manusia Papua dengan tanah ibunya (Amungsa).
Anehnya, dalam narasi besar yang digaungkan bersama film ini, isu Freeport mendadak senyap. Mengapa raungan mesin keruk raksasa yang mengubah lanskap sakral Grasberg itu tidak semenarik jeritan babi di dalam film? Mengapa ketimpangan struktural kapitalisme global tersebut luput dari lensa kamera?
Sunyinya Sang Pengamat: Pertanyaan untuk NGO dan Akademisi
Secara ketuhanan dan moral, keadilan tidak boleh tebang pilih. Jika kita menangisi hilangnya ruang hidup masyarakat adat akibat korporasi domestik atau proyek negara, kita seharusnya menjerit lebih keras melihat kekayaan alam mereka dikuras habis oleh gurita korporasi multinasional sejak tahun 1967.
Namun, kita melihat fenomena “gagu berjamaah” dari para tokoh akademisi dan NGO dalam konteks penambangan skala global ini. Mengapa suara mereka yang biasanya menggelegar membela hak asasi manusia mendadak lirih, bahkan absen, ketika berhadapan dengan kepentingan geopolitik Barat ?
Menanggapi fenomena ini, pengamat politik dan perwakilan dari partai politik sempat memberikan catatan kritis terkait narasi yang berkembang seputar gerakan sipil di Papua. Di media resmi Gerindra, disoroti bahwa:
“Tidak semua narasi yang paling emosional selalu menghadirkan keseluruhan kenyataan. Tidak semua film dokumenter otomatis netral… Kadang propaganda datang dengan wajah yang sangat halus”.
“Secara sosiologis, kita tahu bahwa narasi sering kali bergerak mengikuti ke mana arah angin pendanaan (funding) internasional berembus. Banyak agenda donor global yang senang mengangkat isu-isu permukaan—seperti eksotisme budaya, konflik horizontal, atau isu lingkungan akibat regulasi lokal—namun tabu menyentuh jantung persoalan: neokolonialisme ekonomi oleh korporasi asing.
Apakah ada kepentingan lain di balik masifnya penyebaran film ini? Kita tidak boleh naif. Ketika sebuah isu disorot terlalu terang, sering kali ada isu lain yang sedang sengaja digelapkan. Menyorot pergeseran budaya lokal sambil menyembunyikan “Pesta Emas” yang dibawa ke Amerika adalah sebuah ironi intelektual.
Menolak Menjadi Penonton yang Naif
Menikmati Pesta Babi sebagai refleksi budaya dan kritik kebijakan pangan adalah satu hal. Di satu sisi, tanggapan bijak datang dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menyatakan di media:
_”Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif… Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat.”_
Namun, menjadikannya satu-satunya kacamata untuk melihat seluruh penderitaan Papua adalah kekeliruan total. Papua tidak sedang baik-baik saja bukan hanya karena dinamika internalnya, melainkan karena dada tanah mereka terus diperas demi kemakmuran di belahan bumi lain.
Melihat Papua haruslah utuh. Dari kehangatan api bakar batu, hingga dinginnya dinding-dinding korporasi asing yang mengeruk kekayaan mereka. Jika para pengamat, tokoh akademisi, dan NGO memilih diam atau memilah isu mana yang “aman” untuk disuarakan, maka kitalah, para pembaca dan penonton yang waras, yang harus terus menyuarakan kebenaran secara utuh.
Sebab, keadilan sejati tidak pernah ditulis oleh kamera yang memalingkan wajah dari ketimpangan global yang nyata.***
Editor : M. Nabil
(DH)
