Oleh: Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Wartain.com || Demokrasi selama ini dielu-elukan sebagai sistem terbaik dalam tata kelola negara modern. Dari Eropa, Amerika, hingga Asia, demokrasi disebut sebagai perwujudan suara rakyat, wadah partisipasi, dan instrumen mewujudkan keadilan. Namun, ketika kita meneliti realitas negara-negara yang mengusung demokrasi, wajah yang tampak justru jauh dari janji manisnya.
Demokrasi telah tereduksi menjadi sekadar panggung formalitas lima tahunan, di mana rakyat hanya berperan sebagai angka dalam kotak suara, sementara keputusan nyata tetap berada di genggaman segelintir elite yang haus kuasa.
Demokrasi awalnya lahir dari semangat kebebasan dan penolakan terhadap tirani. Namun kini, tirani itu justru bersembunyi dalam baju demokrasi. Kapitalisme global, oligarki ekonomi, serta jejaring politik saling berkelindan memanfaatkan sistem ini demi melanggengkan kepentingan kelompok tertentu.
Di Amerika Serikat, yang digadang-gadang sebagai simbol demokrasi dunia, praktik lobi politik oleh korporasi raksasa lebih menentukan arah kebijakan ketimbang suara rakyat biasa. Begitu pula di Eropa, di mana kepentingan elit bisnis dan politik mendikte kebijakan negara, sementara rakyat kebanyakan hanya menjadi penonton yang semakin terpinggirkan.
Tidak jauh berbeda di negara-negara berkembang. Demokrasi kerap dibajak menjadi alat legitimasi kekuasaan. Partai-partai politik menjelma perusahaan yang berbisnis kekuasaan.
Mereka menjual tiket pencalonan, mengatur koalisi, dan memperjualbelikan kebijakan. Rakyat hanya menjadi objek manipulasi lewat politik uang, propaganda media, dan janji-janji palsu yang selalu gagal ditepati.
Demokrasi yang semestinya menjadi jalan pembebasan justru melahirkan bentuk perbudakan baru: rakyat terjerat dalam siklus eksploitatif, di mana suara mereka dibeli murah, tetapi hasil kebijakan tidak pernah berpihak.
Lihatlah bagaimana di banyak negara demokratis, jurang kesenjangan sosial semakin lebar. Kaum kaya semakin berkuasa, sedangkan kaum miskin semakin terpuruk. Demokrasi ternyata hanya memperindah wajah ketidakadilan.
Pemilu dijadikan pesta elite yang menghabiskan dana triliunan, sementara masalah rakyat seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan tetap terbengkalai. Demokrasi berubah menjadi industri besar: ada industri survei, industri konsultan politik, hingga industri buzzer dan propaganda digital. Semua ini menyedot energi bangsa hanya demi satu tujuan: kekuasaan.
Lebih jauh, demokrasi seringkali dipakai negara adidaya sebagai alat hegemoni global. Atas nama demokrasi, mereka mengintervensi negara lain, menggulingkan rezim, dan merampok sumber daya alam. Demokrasi, yang mestinya universal, malah diperalat untuk melanggengkan imperialisme gaya baru.
Dunia menjadi saksi bagaimana jargon demokrasi dijadikan senjata untuk membungkam kedaulatan bangsa-bangsa.
Maka wajar jika banyak kalangan menilai bahwa demokrasi hari ini bukan lagi “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”, melainkan sudah berubah menjadi “dari elite, oleh elite, untuk elite”.
Demokrasi yang diagungkan hanyalah topeng bagi kerakusan. Ia telah kehilangan ruh moralitas, kehilangan kesucian sebagai sarana menata kehidupan bersama, dan hanya menyisakan ritual politik penuh kepalsuan.
Jika terus berjalan seperti ini, demokrasi akan menjelma monster yang justru menghancurkan rakyatnya sendiri. Dibutuhkan kesadaran baru, bahwa demokrasi tidak boleh berhenti sebagai prosedur politik semata.
Demokrasi harus dipulihkan sebagai sarana memperjuangkan keadilan, menegakkan moralitas, dan mengembalikan kekuasaan ke tangan rakyat sejati. Tanpa itu semua, demokrasi hanya akan terus menjadi panggung sandiwara manusia-manusia rakus yang menjadikan rakyat sekadar korban.***
Foto : Ilustrasi
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
