Bisnisnews.net || Ribuan warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Sukabumi masih menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Banjir, longsor, dan pergerakan tanah yang terjadi pada Desember 2024 dan Maret 2025 telah memaksa mereka meninggalkan rumah dan menggantungkan harapan pada proses relokasi hunian tetap (huntap) yang hingga kini belum sepenuhnya terealisasi.
Bupati Sukabumi Asep Japar mengakui bahwa penanganan pascabencana masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif. Ia menyebut, hingga kini pemerintah daerah terus mengupayakan agar seluruh penyintas dapat segera dipindahkan ke tempat tinggal yang layak.
“Kami sudah ajukan ke BNPB, dan memang tidak bisa langsung karena prosesnya bertahap. Tapi kami sangat berharap ada percepatan, karena warga sudah terlalu lama berada di kondisi yang tidak ideal,” ungkap Asep Japar saat menghadiri acara Silaturahmi Relawan Bencana di Bumi Mandiri Center, Kadudampit, Sabtu (12/7/2025).
Menurut Asep, salah satu persoalan utama adalah keterbatasan lahan yang bisa digunakan untuk relokasi. Meski banyak area perkebunan di wilayah Kabupaten Sukabumi, penggunaan lahan tersebut untuk hunian memerlukan izin khusus dan komitmen dari pihak pemilik, seperti PTPN dan perusahaan lainnya.
“Lahan memang ada, tapi statusnya tidak bisa langsung kita gunakan. Kita harapkan ada itikad baik dari perusahaan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana,” ujarnya.
Di tengah proses administratif yang memakan waktu, kehidupan para penyintas terus bergulir dalam keterbatasan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi, Deden Sumpena, menjelaskan bahwa saat ini baru sekitar 120 unit hunian sementara (huntara) yang berhasil dibangun dan ditempati. Sebagian warga lainnya masih tinggal di rumah kontrakan dengan biaya mandiri.
“Sebagian besar masih menunggu. Ada yang difasilitasi di huntara, ada juga yang terpaksa mengontrak karena belum tersedia hunian yang memadai,” kata Deden.
Beberapa titik pembangunan huntap sudah mulai dikerjakan, salah satunya di Kecamatan Lengkong, di mana 20 unit rumah telah selesai dibangun berkat gotong royong relawan. Namun upaya ini belum mampu menjawab kebutuhan hunian untuk seluruh penyintas.
Di balik upaya pemerintah dan relawan, tersimpan kekhawatiran akan meningkatnya kerentanan sosial, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan perempuan. Ketidakpastian tempat tinggal tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga menekan aspek psikologis dan ekonomi warga yang terdampak.
“Relawan sudah luar biasa, pemerintah juga berusaha, tapi warga tidak bisa terus-menerus menunggu. Relokasi yang terlalu lama bisa berdampak pada kesejahteraan dan stabilitas sosial masyarakat,” ujar salah satu relawan dalam kegiatan silaturahmi.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap proses pengajuan ke BNPB dapat segera ditindaklanjuti agar relokasi ke huntap dapat dipercepat. Di saat yang sama, partisipasi dari berbagai elemen termasuk perusahaan pemilik lahan, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat luas juga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh.***(RAF)
Editor : M. Nabil
