Oleh: Yosep Maulana/Ketua Forum Mahasiswa Palabuhanratu
Bisnisnews.net – Pembangunan infrastruktur sejatinya lahir sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memutar roda ekonomi lokal, dan mempercantik ruang publik. Namun, apa yang terjadi di sepanjang pesisir Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, justru menampilkan pemandangan yang sebaliknya. Rentetan proyek fisik bernilai miliaran rupiah yang membentang dari Pantai Gado Bangkong hingga Pantai Karang Sari kini menjadi sorotan tajam. Alih-alih membawa kemajuan yang fungsional, proyek-proyek tersebut dinilai tidak maksimal, mangkrak, dan justru merampas ruang hidup serta penghidupan masyarakat lokal.
Salah satu titik yang paling memicu ironi adalah transformasi Alun-Alun Gado Bangkong. Proyek penataan kawasan yang menelan anggaran fantastis sebesar Rp15,6 miliar dari APBD Provinsi Jawa Barat ini alih-alih menjadi kebanggaan, justru berujung pada kritik pedas dari masyarakat dan netizen. Publik sempat dihebohkan oleh keberadaan replika kura-kura yang menjadi ikon estetika namun ternyata hanya terbuat dari bahan rapuh sejenis kardus. Tak berselang lama, papan nama utama “Alun-Alun Gado Bangkong” yang diketahui hanya terbuat dari material triplek kini kondisinya sudah lapuk, rusak, dan mengelupas akibat paparan cuaca laut yang ekstrem. Sungguh sebuah tanda tanya besar bagaimana anggaran belasan miliar rupiah menyisakan material yang begitu ringkih.
Ketidakmaksimalan fungsi ini diperparah oleh keberadaan jembatan pedestrian yang menjalar langsung menjorok ke bibir laut. Sejak hari pertama Alun-Alun Gado Bangkong dibuka untuk umum, jembatan yang seharusnya menjadi daya tarik utama dan tempat interaksi warga tersebut belum sama sekali difungsikan. Aksesnya masih ditutup rapat, menjadikannya sebatas hiasan beton mati di tengah deburan ombak yang tidak memberi asas manfaat nyata bagi pengunjung maupun aktivitas kemaritiman warga.
Bergeser sedikit ke Pantai Karang Sari, pemandangan serupa tapi tak sama menyambut kita dengan keprihatinan yang lebih mendalam. Proyek pembangunan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional (PLPR) berdiri kaku dalam kondisi mangkrak selama bertahun-tahun. Struktur beton yang belum rampung dan tiang-tiang besi yang mulai berkarat dimakan korosi air laut menjadi bukti sahih betapa lemahnya manajemen risiko dan kontinuitas pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Proyek strategis yang awalnya dijanjikan untuk mendongkrak konektivitas laut dan perdagangan regional ini kini mandek tanpa kejelasan, berubah menjadi beban visual yang merusak estetika pantai.
Dampak paling menyakitkan dari karut-marut pembangunan ini dihantamkan langsung pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Sebelum pantai-pantai ini disesaki oleh beton-beton bisu yang tidak rampung, sepanjang pesisir Gado Bangkong hingga Karang Sari adalah urat nadi kehidupan yang mandiri. Dulu, kawasan ini merupakan tempat warga setempat mencari nafkah dengan berjualan, menyewakan fasilitas pantai, dan memutar ekonomi mikro. Kini, area bekas proyek tersebut justru telantar, kumuh, dan ditumbuhi ilalang serta rumput-rumput liar yang tinggi.
Secara sosial, ruang terbuka yang demokratis kini telah terampas. Sepanjang bentangan pasir pantai itu dulunya adalah tempat berkumpulnya warga Palabuhanratu di akhir pekan untuk bermain bola, “mantai” bersama keluarga, atau sekadar melakukan aktivitas komunitas secara gratis. Kini, ruang interaksi alami yang menghidupkan kebahagiaan warga tersebut telah hilang digantikan oleh pemandangan proyek yang setengah hati.
Kabupaten Sukabumi adalah daerah yang sangat kaya, dikaruniai potensi alam yang luar biasa mulai dari pegunungan hingga garis pantai yang masuk dalam kawasan Geopark. Namun, kekayaan alam ini seolah menjadi sia-sia ketika dihadapkan pada tata kelola infrastruktur yang buruk. Banyaknya proyek di Palabuhanratu yang tidak pernah selesai melahirkan mosi tidak percaya di tengah masyarakat. Publik berhak menuntut transparansi dan akuntabilitas: Untuk siapa sebenarnya pembangunan ini dilakukan?
Melalui catatan jurnalisme opini ini, kita mendesak keseriusan para pemangku kebijakan untuk segera mengevaluasi total pemeliharaan Alun-Alun Gado Bangkong, memfungsikan jembatan laut yang ada, dan memperjelas status kelanjutan PLPR Karang Sari. Masyarakat tidak butuh sensasi kosmetik berumur bulanan yang terbuat dari kardus dan triplek; masyarakat butuh kemanfaatan yang berkelanjutan. Jika pemerintah memang belum mampu atau tidak serius dalam memajukan dan membangun daerah ini, maka minimal satu hal yang harus diingat: jangan merusak ruang hidup dan penghidupan yang sudah ada.***
Editor : M. Nabil
(YM)
