Bisnisnews.net || Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi pada Jumat (28/11) kembali menjadi ruang penting bagi sinkronisasi agenda pembangunan antara legislatif dan eksekutif. Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, bersama Wakil Wali Kota Bobby Maulana hadir untuk mengikuti serangkaian agenda, mulai dari penyerahan Laporan Hasil Reses hingga pembahasan rancangan regulasi dan APBD tahun 2026.
Pada sesi awal, perwakilan setiap fraksi menyerahkan laporan reses yang memuat kebutuhan dan keluhan masyarakat. Melan Maulana dari Fraksi Gerindra menekankan bahwa laporan tersebut mencerminkan suara warga yang harus direspons serius oleh pemerintah daerah. Ia juga memberi apresiasi atas meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ini hasil kerja bersama, meski kota kita sedang menghadapi dinamika seperti aksi unjuk rasa,” ujarnya.
Melan mengingatkan bahwa reses merupakan jembatan utama warga kecil untuk menyampaikan masalah yang mereka hadapi sehari-hari.
Agenda berikutnya adalah pengesahan Raperda Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Penetapan program legislasi daerah ini menjadi pijakan penting dalam menentukan arah kebijakan, penataan program, dan kebutuhan anggaran satu tahun mendatang.
Rapat dilanjutkan dengan laporan Badan Anggaran DPRD mengenai Raperda APBD 2026. Banggar mencatat bahwa tahun depan akan menjadi salah satu tahun paling menantang karena penurunan drastis Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, yang otomatis menekan ruang fiskal daerah.
Meski demikian, Banggar menilai APBD tetap harus disahkan agar roda pemerintahan dan pelayanan publik terus berjalan. Suhud Jayakusuma yang membacakan rekomendasi Banggar menyampaikan beberapa poin, di antaranya:
•Pemerintah daerah diapresiasi karena tetap menjaga komitmen terhadap program-program yang menyentuh masyarakat, seperti insentif guru mengaji, marbot masjid, serta RT/RW.
•Pemkot diminta lebih cermat menetapkan program prioritas, terutama yang memberi dampak langsung dan menjaga keberlanjutan UHC.
•Aparatur harus tetap memberikan layanan optimal, meskipun anggaran terbatas.
•Penguatan Inspektorat harus diperhatikan, untuk meningkatkan pengawasan internal.
•Perhatian bagi para tenaga pendukung daerah, agar bisa diusulkan menjadi PPPK sesuai syarat BKN.
Dalam paripurna yang juga termasuk agenda ke-12 sepanjang tahun ini, Wali Kota Sukabumi memberikan penjelasan mengenai Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ia menegaskan bahwa raperda ini merupakan amanat regulasi nasional yang harus diadopsi daerah.
Wali Kota menyoroti urgensi penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), terutama karena kebutuhan masyarakat kota terus meningkat. Selain itu, risiko zoonosis menjadi alasan penting untuk memperkuat aspek kesehatan hewan dan layanan veteriner.
Raperda tersebut menjadi bagian dari langkah memperkuat pondasi pembangunan jangka panjang menuju visi “Sukabumi Kota Kreatif, Unggul, Berbudaya, dan Berkelanjutan”, selaras dengan arah kepemimpinan 2025–2029.
Wali Kota juga menyampaikan penetapan 12 Raperda dalam Propemperda 2026. Tiga berasal dari DPRD—di antaranya:
•Integritas Anti Konflik dalam Kepentingan Pemerintah
•Pemberdayaan Ekonomi Kreatif
•Perlindungan Guru, Tenaga Pendidikan, dan Lingkungan Pendidikan
Sementara sembilan lainnya merupakan usulan Pemkot, mencakup pembentukan Perseroda Waluya, perubahan beberapa perda strategis, pengelolaan aset daerah, hingga penyusunan APBD 2027.
Pemkot berharap seluruh raperda tersebut dapat diproses tepat waktu agar arah kebijakan dan pelayanan publik tahun mendatang berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kondisi fiskal yang menantang.*** (RAF)
Editor : M. Nabil
