Bisnisnews.net || Bidang Agraria, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) bertema “Konflik Agraria, Solusi dan Peran Partai Hanura” secara hibrid (daring dan luring),” Kamis 09/10/2025.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 15 DPD Partai Hanura, serta unsur DPP.
FGD menghadirkan dua narasumber utama: Rudi Rubijaya, S.P., M.Sc., Direktur Land Reform Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, dan Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
Rudi Rubijaya memaparkan arah kebijakan Reforma Agraria berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, yang menekankan penataan kembali struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah agar lebih adil dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa reforma agraria tidak berhenti pada sertifikasi tanah, melainkan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari kesejahteraan nasional.
Sementara itu, Dewi Kartika menyoroti meningkatnya konflik agraria di berbagai daerah serta lemahnya implementasi reforma agraria dalam satu dekade terakhir. Menurut data KPA, sepanjang 2015–2024 terjadi lebih dari 3.200 kasus konflik agraria dengan luas terdampak mencapai 7,4 juta hektare. Ia menekankan perlunya pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria Nasional (BP-RAN) agar penyelesaian konflik dapat dilakukan secara lintas sektor, terintegrasi, dan berpihak kepada rakyat.
Ketua Departemen Sumber Daya Alam DPP Partai Hanura, Edi Sutrisno dalam sambutannya menyampaikan komitmen Partai Hanura untuk memperjuangkan keadilan agraria dan perlindungan sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Partai Hanura ingin menjadi jembatan antara rakyat dan negara. Reforma agraria sejati harus menjadi prioritas nasional karena menyangkut hak hidup dan masa depan rakyat kecil,” ujarnya.
Melalui FGD ini, Partai Hanura menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan partai politik dalam mempercepat pelaksanaan reforma agraria yang berpihak pada rakyat serta menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh, berkeadilan, dan berkelanjutan.***
Foto : Boeh
Editor : M. Nabil
(Aab)
