Bisnisnews.net || Ratusan Masa yang tergabung dengan Aliansi Masyarakat Peduli Agraria Sukabumi, menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, bertempat di Gedung ATR/BPN Kantah Kabupaten Sukabumi, Jalan Lingkar Selatan, Rabu 24/09/2025.
Kelompok yang hadir melakukan aksi unjuk rasa antara lain; DPC Serikat Petani Indonesia (SPI) Sukabumi, Koordinator Fraksi Rakyat Sukabumi, DPC GMNI Sukabumi Raya dan PC IMM Sukabumi Raya .
Kepada wartawan pasca pelaksanaan aksi, Ketua DPC SPI Sukabumi Rozak Daud menegaskan komitmen pemerintah untuk mendengarkan suara petani, terutama terkait penyelesaian konflik agraria yang sudah berlangsung sejak lama.
“Kami minta kepada pihak BPN untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang sering dihadapi oleh para petani,” tegasnya.
“BPN Jangan menutup mata atas ketegangan yang sering terjadi di masyarakat. Manipulasi data terkait redistribusi tanah, sengketa antar warga dengan pihak swasta atas lahan produktif harus secepatnya diselesaikan,” tambahnya.
Rozak menyebut, reforma agraria dan kedaulatan pangan adalah komitmen pemerintah dalam melaksanakan percepatan penyelesaian konflik agraria yang sering dihadapi masyarakat.
“Kami menilai pemerintah belum benar-benar serius dalam menangani konflik agraria tersebut. Petani sangat menanti keseriusan pemerintah untuk benar-benar membela kepentingan rakyat,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPC GMNI Sukabumi Raya Rifky Zulhadzilillah mengatakan, belum tuntasnya reforma agraria disinyalir adanya beberapa oknum BPN yang terlalu berpihak kepada mafia tanah.
“Analisa kami, faktor utama yang menyebabkan terhambatnya proses percepatan reforma agraria di Kabupaten Sukabumi adalah akibat BPN suka memberikan “Karpet Merah” kepada perusahaan untuk melakukan pembaruan atau perpanjangan atas hak tanah,” ucapnya.
“Bahkan, Bupati Sukabumi sebagai Ketua GTRA terkesan lambat untuk menyelesaikan konflik agraria ini. Buktinya, banyak ex HGU yang notabene sudah habis, rakyat belum bisa memanfaatkan lahan tersebut untuk dikelola oleh petani,” lanjut Rifky.
Rifky berharap, peringatan Hari Tani Nasional tahun 2025, jadi momen sinergi untuk pengambilan kebijakan serta memastikan hak atas tanah dan kesejahteraan petani sebagai pusat kedaulatan pangan.
“Kami mendesak pemerintah pusat dan Pemkab Sukabumi untuk menempatkan keadilan agraria sebagai prasyarat setiap program pembangunan pada bidang pertanian,” pungkas Rifky.
Diketahui, setidaknya ada 14 tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa dan petani dalam unjuk rasa tersebut. Dimana kesemua tuntutan yang disampaikan, diterima langung oleh Kepala ATR/BPN Kantah Kabupaten Sukabumi, Wendi Isnawan.
“Kami akan segera evaluasi, analisa dan tentunya ditindak lanjuti semua tuntutan yang sudah disampaikan oleh teman-teman mahasiswa dan petani,” jawab nya singkat.***
Foto : Intan
Editor : M. Nabil
(Aab)
