Bisnisnews.net || Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB), yang semula dikenal sebagai gerakan akar rumput berbasis nilai spiritual dan sosial, kini menegaskan peran barunya sebagai mitra strategis negara dalam pembangunan nasional. Hal ini ditandai dengan penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman (MoU) bersama Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) pada Selasa (5/8/2025) di Hotel Horison Kota Sukabumi.
Penandatanganan MoU ini bukan sekadar bentuk perpanjangan kerja sama administratif, melainkan bukti konkret bahwa negara mulai mengakui dan melibatkan kekuatan sipil berbasis komunitas dalam agenda besar seperti ketahanan pangan nasional.
Kerja sama FKDB–POLRI telah berlangsung selama lima tahun, khususnya dalam mendukung penguatan sektor pertanian rakyat. Dalam proyek ini, FKDB fokus pada komoditas jagung sebagai entry point penggerak ekonomi masyarakat desa.
Kakorbinmas Baharkam POLRI, Irjen. Pol Edi Murbowo yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa POLRI tidak hanya bertugas di sektor keamanan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam mendorong ketahanan sosial-ekonomi bangsa.
“Kolaborasi ini adalah cerminan dari pendekatan keamanan yang holistik. Ketahanan pangan adalah bagian dari stabilitas nasional, dan FKDB telah membuktikan kontribusinya di lapangan,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan bahwa transformasi FKDB merupakan hasil dari konsistensi visi dan gerakan. Meski kini tidak lagi menjabat di struktur FKDB, ia tetap membawa semangat perjuangannya ke level pemerintahan.
“FKDB adalah laboratorium sosial yang saya bangun sejak lama. Kini, ide-ide itu saya jalankan dalam jalur konstitusional, dengan dukungan sistem pemerintahan,” ujar Ayep.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan ormas keagamaan dan institusi negara. Penyatuan empat ormas besar di Kota Sukabumi—NU, Muhammadiyah, Persis, dan PUI—menjadi bukti bahwa pembangunan bisa dimulai dari ruang-ruang kebersamaan yang nyata.
Ketua Umum FKDB dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa organisasi yang ia pimpin bukan sekadar komunitas sosial, tetapi kini telah menjadi mitra dalam perumusan dan pelaksanaan program-program pemberdayaan nasional.
“Kerja sama ini mempertegas bahwa rakyat bukan hanya objek, tetapi subjek pembangunan. MoU ini adalah legalitas, namun yang lebih penting adalah keberlanjutan dampaknya di tengah masyarakat,” jelasnya.
Penandatanganan ini dihadiri juga oleh jajaran Forkopimda, tokoh agama, perwakilan ormas dan partai politik, serta kepala SKPD terkait. Pemerintah Kota Sukabumi menyambut baik sinergi ini dan berharap kolaborasi FKDB–POLRI dapat terus diperluas untuk menyentuh sektor lain yang menjadi tulang punggung kemandirian bangsa.***(RAF)
Editor : M. Nabil
