Bisnisnews.net – Memperingati 28 tahun Tragedi Semanggi I, Barikade 98 menyerukan gerakan rakyat untuk merebut kembali kedaulatan demokrasi. Mereka menilai cita-cita Reformasi 1998 masih menghadapi ancaman berupa dugaan penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya penegakan hukum, dan tindakan represif aparat terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
Dalam pernyataan sikap bertajuk “Rakyat Bergerak Merebut Kedaulatan” pada 13 November 2026, Barikade 98 mengingatkan bahwa Tragedi Semanggi I yang terjadi pada 13 November 1998 merupakan bukti mahalnya perjuangan demokrasi. Berdasarkan data yang mereka kutip dari Tim Relawan untuk Kemanusiaan dan Amnesty International Indonesia, tragedi tersebut mengakibatkan 17 orang meninggal dunia dan 456 lainnya luka-luka.
Barikade 98 juga menyoroti berbagai persoalan nasional, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, kebijakan anggaran pemerintah, pelemahan rupiah, persoalan investasi, hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta Papua. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih turut menjadi sorotan karena dinilai perlu dievaluasi dari sisi efektivitas dan penggunaan anggaran negara.
Perwakilan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Barikade 98, Joshua Napitupulu, menegaskan pemerintah tidak boleh mengulangi praktik represif seperti pada masa Orde Baru.
“Jangan sampai apa yang terjadi pada masa Orde Baru kembali terulang. Demokrasi memberikan ruang bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah. Aparat harus menghormati hak konstitusional warga negara dan tidak melakukan tindakan represif terhadap aksi damai,” tegas Joshua.
Ia juga mendesak agar penegakan hukum menyentuh elite politik yang terbukti melakukan korupsi dan penyalahgunaan jabatan, serta menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
“Reformasi tidak boleh hanya menjadi slogan. Para korban pelanggaran HAM berat masa lalu berhak mendapatkan keadilan. Negara tidak boleh terus membiarkan kasus-kasus tersebut tanpa penyelesaian yang jelas,” ujarnya.
Atas dasar itu, Barikade 98 menuntut penghentian tindakan represif terhadap aksi damai, penindakan terhadap korupsi dan penyalahgunaan jabatan, serta penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Mereka juga mendesak penegakan hukum terhadap mantan Presiden Joko Widodo, evaluasi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta sejumlah pejabat kementerian dan komisaris BUMN yang dinilai merupakan bagian dari penempatan politik pemerintahan sebelumnya.
Sementara itu, Mulyadi dari DPW Barikade 98 Jawa Barat menyoroti proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Ia mempertanyakan verifikasi KPU terhadap persyaratan pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan tersebut.
“Persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang menjadi wakil presiden. Ini menyangkut prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Persyaratan pencalonan harus berlaku sama bagi setiap orang, tanpa pengecualian,” ujar Mulyadi.
Ia menegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden tidak menghapus persyaratan pendidikan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Putusan MK Nomor 90 berbicara mengenai persyaratan usia. Pertanyaannya, bagaimana dengan persyaratan pendidikan? Apakah sudah diperiksa dan diverifikasi secara benar oleh KPU? Ini yang harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” katanya.
Mulyadi juga menyoroti putusan DKPP Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023 dan 136-PKE-DKPP/XII/2023 yang menyatakan Ketua KPU saat itu, Hasyim Asy’ari, bersama enam anggota KPU lainnya melanggar kode etik terkait proses penerimaan pendaftaran Gibran.
“KPU adalah lembaga yang harus menjaga integritas demokrasi. Ketika ada pelanggaran etik dalam proses penyelenggaraan pemilu, hal itu tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil. Publik berhak mendapatkan penjelasan dan pertanggungjawaban,” tegasnya.
Menutup pernyataan sikapnya, Barikade 98 menegaskan Reformasi tidak boleh berhenti pada pergantian kekuasaan. Demokrasi harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang adil, perlindungan HAM, pemerintahan yang bersih, dan keberanian menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.
Melalui seruan “Rakyat Bergerak Merebut Kedaulatan”, Barikade 98 mengajak masyarakat sipil, mahasiswa, dan aktivis untuk terus mengkritisi pemerintahan serta memastikan cita-cita Reformasi 1998 tidak dikhianati.***
Editor: M. Nabil
(Aab)
