Bisnisnews.net – DPRD Kabupaten Sukabumi melalui Badan Anggaran (Banggar) menggelar rapat kerja gabungan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sukabumi, Senin (12/10/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, tersebut membahas penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP. Rapat difokuskan pada tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda Perubahan APBD 2026.
Pembahasan ini menjadi bagian penting dari proses penyempurnaan dokumen anggaran daerah sebelum memasuki tahapan selanjutnya. Banggar DPRD bersama TAPD melakukan pembahasan dan penyelarasan terhadap hasil evaluasi pemerintah provinsi agar perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali mengatakan, rapat ini melibatkan unsur legislatif dan eksekutif untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat sekaligus menyepakati penyempurnaan rancangan perubahan anggaran daerah.
“Setelah pembahasan penyempurnaan Raperda Perubahan APBD 2026, agenda dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD Kabupaten Sukabumi berkaitan dengan hasil penyempurnaan evaluasi Gubernur Jawa Barat,” ucapnya.
Ia menjelaskan, tahapan ini menjadi bagian dari koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam memastikan hasil evaluasi dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pembahasan anggaran yang berlaku.
Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, SH, MM, jajaran anggota Banggar DPRD, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Sekretaris DPRD, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida), serta jajaran anggota TAPD Kabupaten Sukabumi.
Melalui rapat kerja gabungan ini, DPRD bersama pemerintah daerah melanjutkan proses penyempurnaan Perubahan APBD 2026 dengan mengacu pada hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat serta ketentuan yang berlaku.***
Editor: M. Nabil
(Aab)
