Bisnisnews.net – Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus melakukan pembenahan data sosial ekonomi masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui program Grebek Desil yang menyasar warga di tingkat kelurahan.
Kepala Dinsos Kota Sukabumi Lulis Delawati mengatakan, program tersebut menjadi salah satu pekerjaan yang diprioritaskan sejak dirinya dipercaya memimpin Dinsos. Grebek Desil juga merupakan arahan yang disampaikan Wali Kota Sukabumi.
“Setelah saya dilantik, ada hal yang dititipkan Pak Wali Kota, yaitu terkait dengan Grebek Desil,” ujar Lulis saat ditemui di Balai Kota Sukabumi, Kamis (1/10/2026).
Menurut Lulis, pelayanan dilakukan secara langsung dengan mendatangi kelurahan melalui roadshow. Pola tersebut diharapkan memudahkan masyarakat menyampaikan laporan apabila terdapat ketidaksesuaian antara data desil dengan kondisi sosial ekonomi mereka.
Pelayanan Grebek Desil dijadwalkan berlangsung hingga pertengahan Desember 2026. Salah satu lokasi pelayanan yang berlangsung pada Kamis (1/10/2026) berada di Kelurahan Cibeureum Hilir.
Lulis mengatakan, persoalan mengenai perubahan peringkat desil menjadi salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan warga. Sebagian masyarakat merasa posisi desil mereka meningkat, padahal kondisi ekonomi yang dirasakan sehari-hari tidak mengalami perubahan sesuai dengan peringkat tersebut.
“Mayoritas paling banyak adalah terjadinya peningkatan desil yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ungkapnya.
Tingginya kebutuhan pelayanan terlihat dari jumlah warga yang datang di sejumlah lokasi. Di Kelurahan Jayamekar, Dinsos mencatat sekitar 170 hingga 180 warga menyampaikan persoalan terkait data desil. Sementara saat pelayanan di Kibitay dalam rangka HUT Pramuka, sekitar 120 warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengajukan persoalan data.
“Mereka menunggu-nunggu roadshow kami untuk melakukan Gebreg Desil,” tuturnya.
Namun, Lulis mengingatkan proses koreksi data membutuhkan tahapan dan tidak dapat diselesaikan dalam sekali pelayanan. Setiap pengajuan harus dilengkapi dokumen pendukung dan melalui proses verifikasi sebelum dilakukan pembaruan.
“Untuk pembaruan data itu tidak selesai dalam satu hari,” jelasnya.
Bahkan, perubahan peringkat desil rata-rata membutuhkan waktu sekitar tiga bulan. Dalam sejumlah kasus, proses tersebut dapat berlangsung lebih lama.
“Rata-rata perubahan desil itu tiga bulan, bahkan ada yang lebih,” tambahnya.
Lulis menjelaskan, kewenangan Dinsos berada pada pelayanan dan proses pengusulan berdasarkan kondisi warga. Sementara penentuan peringkat desil dilakukan melalui sistem dengan BPS sebagai leading sector.
“Dinas Sosial tidak ada kewenangan untuk menentukan peringkat-peringkat,” tegasnya.
Selain pembenahan data, Dinsos juga menyiapkan langkah penanganan kemiskinan bersama sejumlah perangkat daerah. Lulis menilai persoalan tersebut memiliki cakupan yang luas sehingga membutuhkan intervensi secara bersama-sama.
“Penurunan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab Dinas Sosial, tetapi membutuhkan kolaborasi berbagai perangkat daerah,” katanya.
Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Kota Sukabumi pada 2025 tercatat sebesar 6,9 persen. Sementara data kemiskinan untuk 2026 belum tersedia karena tahun berjalan belum berakhir.
“Tahun 2025, 6,9 persen. Kalau sekarang belum, karena belum akhir tahun,” pungkasnya.***(RAF)
Editor: M. Nabil
