Kota Sukabumi Diproyeksikan Miliki Bapas, Pemkot Terima Rekomendasi Pemerintah Pusat

Date:

Bisnisnews.net – Kota Sukabumi berpeluang memiliki Balai Pemasyarakatan (Bapas) sendiri setelah pemerintah daerah menerima rekomendasi kebijakan strategis dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) RI.

Salinan rekomendasi tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dalam agenda penyerahan rekomendasi kebijakan kepada sejumlah kepala daerah di Flores Ballroom, Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Ayep mengungkapkan, pembangunan Bapas menjadi salah satu kebijakan yang direkomendasikan untuk dilaksanakan di Kota Sukabumi. Rencana ini diharapkan dapat memperkuat infrastruktur pelayanan pemasyarakatan sekaligus mendekatkan akses layanan kepada masyarakat.

Menurutnya, Bapas memiliki fungsi penting dalam sistem pemasyarakatan, mulai dari pendampingan, pembimbingan hingga pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Karena itu, keberadaan fasilitas tersebut akan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan layanan pemasyarakatan di daerah.

“Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan salinan rekomendasi kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kebijakan yang akan dilaksanakan di Sukabumi yaitu membangun Bapas (Balai Pemasyarakatan) di Kota Sukabumi. Kita tunggu pembangunannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, pembangunan Bapas juga diharapkan mampu menunjang proses pemulihan hubungan sosial bagi warga binaan maupun klien pemasyarakatan. Dengan adanya fasilitas tersebut, proses pendampingan agar mereka dapat kembali beradaptasi dan berperan di lingkungan masyarakat diharapkan berjalan lebih maksimal.

“Kehadirannya juga akan mendukung pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan serta proses reintegrasi sosial bagi warga binaan dan klien pemasyarakatan,” lanjutnya.

Diterimanya rekomendasi dari pemerintah pusat ini menjadi dasar bagi Pemkot Sukabumi untuk menindaklanjuti rencana pembangunan melalui koordinasi lintas instansi. Langkah tersebut diperlukan guna mempersiapkan tahapan realisasi fasilitas pelayanan pemasyarakatan di Kota Sukabumi.

Ayep menegaskan, pemerintah daerah akan terus membangun sinergi dengan pemerintah pusat sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan pemasyarakatan.

“Upaya ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional, khususnya dalam penguatan pelayanan hukum dan pemasyarakatan yang lebih optimal bagi masyarakat,” pungkasnya.***(RAF)

Editor: M. Nabil

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

BSPS Mulai Ubah Wajah Hunian Warga di Kecamatan Cikole Sukabumi

Bisnisnewsnet - Upaya meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat terus...

Harga Bahan Pokok di Kabupaten Sukabumi Relatif Stabil, Cabai Rawit Merah Turun Rp2.917 per Kilogram

Bisnisnews.net – Harga rata-rata sejumlah bahan kebutuhan pokok di...

Rapat Paripurna, Pemkab Sukabumi Bersama DPRD Sepakati Tiga Raperda

Bisnisnews.net - Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama DPRD menyepakati tiga...

Jelang Kongres XXXIII HMI di Lampung, Munawir Daftar Calon Ketua Umum PB HMI

Bisnisnews.net – Menjelang Kongres XXXIII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)...