Bisnisnews.net – Persoalan stunting masih menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Tahun ini, tercatat sekitar 11.750 balita masuk dalam data stunting di wilayah tersebut.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan untuk mengetahui perkembangan kasus di setiap wilayah kecamatan.
Berdasarkan hasil pemantauan terbaru, Kecamatan Kadudampit menjadi wilayah dengan angka stunting tertinggi. Sementara itu, Kecamatan Kebonpedes tercatat memiliki angka stunting paling rendah.
Selain melakukan pemantauan di Kadudampit, pemerintah daerah juga mengecek kondisi di Kecamatan Cisaat untuk memastikan penanganan terhadap balita yang mengalami masalah pertumbuhan berjalan sesuai kebutuhan.
Ade menyebut, secara keseluruhan angka stunting di Kabupaten Sukabumi saat ini berada di level 20,5 persen.
“Stunting Kabupaten Sukabumi di angka 20,5 persen secara keseluruhan. Mudah-mudahan kita bisa turunkan lagi,” ujar Ade Suryaman, saat ditemui di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Selasa (11/8/2026).
Untuk menekan angka tersebut, Pemkab Sukabumi menyiapkan sejumlah langkah, salah satunya dengan memperkuat kerja sama lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan didorong untuk ikut mengambil peran dalam intervensi terhadap balita stunting.
Menurut Ade, pemenuhan asupan gizi menjadi salah satu bagian penting dalam upaya memperbaiki kondisi balita yang mengalami stunting.
“Nanti kita undang juga dengan MBG ya, SPPG. Kita ingin kolaborasi dengan SPPG karena juga harus intervensi terhadap balita-balita yang stunting,” katanya.
Penanganan stunting di Kabupaten Sukabumi juga tidak hanya dibebankan kepada satu perangkat daerah. Pemkab telah mengatur keterlibatan sejumlah organisasi perangkat daerah agar ikut memantau kondisi stunting di wilayah binaannya masing-masing.
Kebijakan tersebut dituangkan melalui Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Setiap perangkat daerah memiliki kecamatan binaan yang harus dipantau secara berkala.
“Pak Bupati sudah mengeluarkan beberapa kebijakan, baik itu Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, termasuk juga Kepala Perangkat Daerah supaya memonitor sebagai pembinanya,” ungkap Ade.
Kolaborasi dengan SPPG juga akan diarahkan pada penyesuaian makanan yang diberikan kepada balita. Ade menilai kebutuhan nutrisi bayi dan balita tidak dapat disamakan dengan kelompok penerima MBG lainnya.
“Tadi sudah dibicarakan menunya juga harus sinkron. Karena kalau bayi-bayi itu kan beda. Jadi harus lebih baik ya, lebih baik sesuai standarnya,” tuturnya.
Pemkab Sukabumi sendiri memasang target penurunan angka stunting menjadi 12 persen pada 2029. Target tersebut akan dikejar melalui penguatan pemantauan di tingkat kecamatan, intervensi gizi, serta kolaborasi antarperangkat daerah dan program MBG.
Dengan langkah tersebut, pemerintah daerah berharap jumlah balita yang mengalami stunting dapat terus berkurang dan kualitas tumbuh kembang anak di Kabupaten Sukabumi semakin baik.***(RAF)
Editor : M. Nabil
