Bisnisnews.net – Berita dugaan keterlibatan kepala desa di Kecamatan Ciemas dalam kasus narkotika belum mereda. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Andri Hidaya, mendesak aparat hukum menindaklanjuti persoalan ini secara profesional dan terbuka agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
Andri menilai, jika kabar tersebut benar, maka imbasnya tidak berhenti pada oknum saja. Nama baik pemerintahan desa secara kelembagaan juga ikut dipertaruhkan.
Untuk itu ia meminta proses hukum dijalankan sesuai aturan tanpa membeda-bedakan status. “Penanganan kasus seperti ini harus jelas dan terbuka. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan yang resmi agar tidak muncul berbagai asumsi yang justru memperkeruh situasi,” kata Andri pada Kamis (6/8/2026).
Politisi tersebut menyatakan DPRD Sukabumi berkomitmen penuh mendukung gerakan pemberantasan narkoba di wilayahnya.
Ia menegaskan, upaya pencegahan dan pengawasan tidak boleh hanya menyasar warga biasa. Aparatur pemerintahan, termasuk perangkat desa, juga wajib masuk dalam radar pengawasan.
Andri juga mengingatkan pentingnya evaluasi terhadap mekanisme pengawasan pejabat publik. Ia menilai tes narkoba bagi calon kepala desa saat ini masih sebatas formalitas.
Seharusnya, ujar dia, ada langkah lanjutan berupa pembinaan dan pengawasan berkala selama yang bersangkutan menjabat, bukan hanya saat pendaftaran.
“Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa harus dijaga. Karena itu, pengawasan terhadap aparatur juga perlu diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.
Sampai saat ini DPRD masih menanti penjelasan resmi dari kepolisian mengenai perkembangan kasus. Komisi I berencana menjalin koordinasi dengan pihak terkait agar mendapat data yang valid. Di sisi lain, warga Ciemas dan sekitarnya masih terus memantau kelanjutan kabar tersebut.***
Editor : M. Nabil
(Aab)
